Psikolog Sebut PP Tunas sebagai Alat Untuk Menyelamatkan Generasi Penerus

Jakarta — Sani B. Hermawan, seorang psikolog anak dan keluarga, menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sebagai upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda bangsa. Ia menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko ancaman di dunia maya yang mengintai anak-anak.

Gebrakan Pemerintah untuk Melindungi Anak

“Menurut saya, PP Tunas adalah langkah pemerintah yang penting untuk menyelamatkan anak-anak bangsa,” kata Sani, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saat diwawancarai ANTARA di Jakarta pada Selasa.

Regulasi ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 dan mencakup pengaturan tata kelola serta pengawasan sistem digital untuk melindungi anak. Sani menambahkan bahwa PP Tunas berisi aturan yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform berisiko tinggi.

Risiko Digital dan Perlindungan Anak

Menurut Sani, anak-anak di bawah 16 tahun belum memiliki kematangan emosional yang cukup dan rentan terhadap berbagai bahaya di ruang digital. “Anak bisa berinteraksi dengan orang tak dikenal, yang akhirnya membuatnya jadi korban kejahatan atau tindakan kriminal,” jelasnya.

“Selain eksploitasi seksual dan cyberbullying, ada juga risiko ketergantungan yang bisa mengganggu perkembangan psikologis anak,” kata Sani.

Pentingnya Pemantauan Orang Tua

Sani menekankan bahwa penggunaan platform digital memerlukan pengawasan orang tua untuk meminimalkan dampak negatif. “Kita sudah dalam kondisi darurat anak karena kasus korban di dunia maya semakin banyak,” ujarnya.

Ia menyarankan orang tua aktif mengawasi anak dalam mengakses media sosial, misalnya melalui akun mereka sendiri dengan batasan waktu dan pemantauan. “Kolaborasi antara orang tua dan anak dalam menggunakan teknologi digital sangat penting,” pungkas Sani.