Pakistan Usulkan Kesepakatan Gencatan Senjata 2 Tahap ke AS, Israel, dan Iran

Pakistan mengajukan skema gencatan senjata dua tahap guna mengakhiri konflik antara AS dan Israel di wilayah Iran serta mengembalikan pengoperasian Selat Hormuz. Pihak-pihak terlibat diklaim sedang mempertimbangkan konsep ini.

Menurut laporan Aljazeera, Senin (6/4/2026), informasi terkini mengenai usulan tersebut diungkapkan oleh sumber yang mengatakan kepada Reuters.

Dilaporkan Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengakui upaya diplomatik Pakistan, yang telah berbagi rincian rencana dengan Iran dan Amerika Serikat guna mengakhiri konflik perang. Baghaei menambahkan bahwa Iran fokus pada keamanannya di tengah serangan terbaru dari AS dan Israel.

Sebelumnya, sebuah universitas terkemuka di Teheran dan Pabrik Petrokimia South Pars di Asaluyeh dibom pada hari Senin, menewaskan sedikitnya 34 orang di Iran.

Kemajuan dalam Pembicaraan Regional

Axios melaporkan sebelumnya bahwa AS, Iran, serta mediator regional sedang membahas kemungkinan gencatan senjata 45 hari sebagai bagian dari “kesepakatan dua tahap” yang bisa mengarah ke penghentian permanen konflik, menurut sumber dari AS, Israel, dan wilayah regional.

“Semua elemen perlu disepakati hari ini,” kata sumber tersebut.

Sumber mengungkapkan kepada Reuters bahwa Marsekal Lapangan Pakistan, Asim Munir, telah menghubungi Wakil Presiden AS JD Vance, Utusan Khusus Steve Witkoff, serta Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara mendalam selama malam hari.

Kesepakatan sementara dikenal sebagai “Kesepakatan Islamabad” ini akan melibatkan kerangka kerja regional untuk Selat Hormuz, dengan pertemuan tatap muka terakhir di Islamabad sebagai pusat negosiasi.

Berdasarkan proposal tersebut, gencatan senjata akan berlaku segera, membuka kembali Selat Hormuz, dengan waktu 15 hingga 20 hari diberikan untuk menyelesaikan penyelesaian yang lebih luas. Kesepakatan akhir diperkirakan akan mencakup komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir sebagai imbalan atas pencabutan sanksi dan pelepasan aset yang dibekukan.