Presiden Korsel Minta Maaf ke Kim Jong Un, Sebut Insiden ‘Tak Pantas’

Dari Jakarta, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengungkapkan permintaan maaf formal kepada Korea Utara atas peristiwa penyusupan pesawat tanpa awak (UAV) yang masuk ke wilayah negara tetangganya. Langkah ini diambil pemerintah Seoul setelah tiga orang, termasuk anggota militer dan intelijen, diadili karena terbukti mengirimkan drone ke wilayah Korea Utara sejak September 2025 hingga Januari 2026.

Pernyataan resmi Lee dibacakan dalam pertemuan kabinet pada Senin, 6 April 2026. Ia mengakui bahwa tindakan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. “Meskipun ini bukan keputusan pemerintah kami, saya menyampaikan penyesalan atas ketegangan militer yang tidak perlu yang ditimbulkan oleh sikap sembrono mereka,” tutur Lee dalam wawancara.

“Individu-individu tersebut melakukan tindakan provokatif… atas kemauan mereka sendiri. Perilaku mereka tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab,” kata Lee.

Presiden Korsel juga mempertanyakan adanya tujuan tertentu di balik pengiriman drone. Menurutnya, tindakan ini justru merugikan posisi negaranya di mata dunia. “Kita perlu mempertimbangkan secara cermat ke mana keuntungan dari tindakan ini benar-benar ditujukan,” ujar Lee.

Dalam upaya mencegah pengulangan insiden serupa, Lee meminta otoritas pemerintah mengubah regulasi secara segera. Langkah ini juga sebagai respons terhadap ancaman Pyongyang yang menyatakan akan memberikan balasan serius terhadap Seoul.

Kim Jong Un Tegaskan Sikap Provokatif Terhadap Seoul

Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, beberapa hari lalu menegaskan posisi negaranya terhadap Korea Selatan. Ia menyebut negara tetangga sebagai musuh utama dan mengancam akan memberikan konsekuensi serius atas pelanggaran kedaulatan.

“Seoul akan membayar harga untuk provokasinya,” ucap Kim.

Dalam pernyataan tersebut, Kim menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan menghentikan program nuklirnya. Menurutnya, kepemilikan senjata nuklir adalah alat penting untuk menahan tekanan dari Amerika Serikat yang memperkuat kerja sama militer di kawasan tersebut.

“Korea Utara tidak akan menyerah pada senjata nuklirnya karena senjata tersebut memberikan pencegahan terhadap AS, yang sedang melakukan teror negara dan agresi secara global,” tegas Kim.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengkritik pernyataan Kim yang dianggap merusak upaya perdamaian. Dengan mengingat Perang Korea 1950-1953 hanya berakhir dengan gencatan senjata, kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang hingga saat ini.