Dibanding Negara Selevel, Seberapa Tangguh RI Hadapi Gejolak Global?

Ketidakpastian yang terus-menerus muncul akibat konflik Timur Tengah menantang ketahanan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, dan tekanan pada anggaran negara menjadi tantangan yang nyata. Meski situasi ini berpotensi mengganggu, para ahli menilai Indonesia masih mampu bertahan. Namun, daya tahan ekonomi perekonomian terhadap tekanan global dinilai belum sepenuhnya kuat.

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan masih stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta kinerja perdagangan yang relatif baik.

“Kalau melihat indikator makro seperti pertumbuhan PDB, konsumsi, investasi, hingga perdagangan, kita masih relatif cukup resilien,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Faisal menekankan bahwa konsumsi dalam negeri menjadi salah satu pendorong utama ekonomi, terutama di tengah krisis global. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus. Namun, ia mengingatkan bahwa ada titik lemah yang perlu diwaspadai, yaitu kondisi fiskal pemerintah.

Ketergantungan Energi dan Risiko Pasokan

Menurut Faisal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah membesar dengan cepat dalam tiga bulan pertama. “Yang agak riskan itu memang dari sisi belanja pemerintah. Kondisi APBN yang defisitnya sekarang memang melebar cepat sekali dalam 3 bulan pertama dari pengumuman Kementerian Keuangan hari ini sudah 240 triliun sampai dengan bulan Maret,” katanya.

Dalam hal ketergantungan energi, Indonesia tetap menjadi net importir minyak, sehingga terdampak langsung oleh kenaikan harga global. Namun, tingkat ketergantungan RI pada pasokan dari kawasan Teluk lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN lainnya.

“Kita Indonesia itu hanya sekitar 20 persen bergantung dari pasokan minyak dari teluk. Kita banyak mengimpor juga dari Angola, juga Nigeria. Sementara peers seperti Malaysia itu hampir 70 persen bergantung dari Teluk crude-nya. Filipina bahkan 95 persen,” jelasnya.

Faisal menambahkan bahwa dari sisi risiko gangguan pasokan minyak, Indonesia lebih tahan dibanding negara-negara sejawat. Meski begitu, kenaikan harga minyak dunia yang melebihi US$100 per barel tetap menjadi ancaman bagi inflasi dan beban subsidi energi. Defisit transaksi berjalan yang kembali membesar juga menjadi tanda kerentanan eksternal.

Pandangan Berbeda dari Bhima Yudhistira

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini lebih mirip keadaan semu.

“Indonesia sedang bertahan tapi semu. Ada harga yang dibayar dari ditahannya kenaikan BBM dan LPG terhadap pelebaran defisit APBN,” ujarnya.

Bhima menyoroti bahwa ruang fiskal Indonesia semakin terbatas. Defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240 triliun, meningkat sekitar 140 persen dibanding periode sama tahun lalu. Ia juga memperingatkan bahwa tekanan krisis global belum sepenuhnya terasa di sektor riil, tapi bisa muncul dalam waktu dekat.

“Seolah aman, tapi ini senyap sebelum badai,” kata Bhima.

Dari sisi kebijakan, para ekonom menyatakan langkah pemerintah tidak salah, tetapi masih kurang optimal. Faisal menilai kebijakan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB adalah langkah yang tepat. Ia juga menyebutkan keputusan menahan kenaikan harga BBM dan LPG penting untuk menjaga konsumsi domestik dan stabilitas sosial.

Namun, ia mengkritik pemangkasan anggaran yang terlalu dalam, terutama hingga ke tingkat daerah. Langkah ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di level regional. Sementara itu, Bhima menambahkan bahwa stimulus fiskal yang diberikan pemerintah belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.