Kemendagri Pastikan PPPK Berlanjut dan Belanja Pegawai Tetap Ideal

Jakarta – Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, diumumkan bahwa pengelolaan anggaran pegawai di daerah masih berada dalam batas ideal. Hal ini disampaikan sebagai hasil rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur NTT, dengan kehadiran para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti diwartakan dari Jakarta, Selasa.

APBD 2026 Menunjukkan Proporsi Belanja Pegawai yang Stabil

Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran 2026, total belanja daerah mencapai Rp5,31 triliun. Angka tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,72 triliun, termasuk kebutuhan untuk 12.380 PPPK penuh waktu dengan alokasi dana Rp813,91 miliar. Setelah komponen belanja dan tunjangan guru dikeluarkan, proporsi belanja pegawai tetap dalam rentang 40,29 persen.

“Untuk Tahun Anggaran 2027, pemerintah sedang mempersiapkan pembaruan data fiskal sebagai dasar perhitungan dana transfer dari pusat. Selain itu, kami juga mendorong kerja sama daerah dengan badan usaha untuk memperluas kemungkinan pendanaan pembangunan,” terang Agus Fatoni.

Pada kesempatan yang sama, SK PPPK paruh waktu telah diberikan kepada 4.536 tenaga tersebut sebagai bagian dari upaya pengelolaan aparatur non-ASN. Fatoni menegaskan bahwa anggaran pegawai sudah terencana secara memadai, termasuk untuk penunjang program PPPK. Ia menambahkan, pengendalian belanja pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sambil memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Strategi Kemendagri untuk Penyehatan Fiskal

Kemendagri menekankan dua pendekatan utama dalam menyehatkan keuangan daerah, yaitu pengendalian pengeluaran pegawai dan peningkatan pendapatan daerah. Fokus pendampingan diberikan pada optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan performa perusahaan daerah, serta pemanfaatan aset secara lebih efektif. Selain itu, peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga ditingkatkan.

Daerah juga diimbau untuk menggali sumber pendanaan alternatif melalui kementerian/lembaga, CSR, dan Baznas. Fatoni menekankan bahwa efisiensi dalam belanja pegawai tetap menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik.