Integrasi CCTV Gedung di Jakarta Dapat Perkuat Keamanan Kota

Jakarta, Selasa – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan bahwa penggabungan sistem kamera pengawas (CCTV) di bangunan swasta dengan infrastruktur Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan perlindungan keamanan wilayah. Menurutnya, kebijakan ini mampu memperluas cakupan pengawasan tanpa menguras anggaran daerah.

Analisis PwC Jadi Dasar Kebijakan

Dalam wawancara di Jakarta, Mujiyono menunjukkan bahwa berdasarkan laporan Pricewaterhouse Coopers (PwC) tahun 2017, Jakarta membutuhkan sekitar 70.000 titik CCTV untuk mencapai keamanan optimal. Sementara itu, jumlah CCTV yang saat ini terpasang oleh pemerintah hanya sekitar 1.494 titik. Untuk menutupi kekurangan ini, Mujiyono mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta yang memaksa gedung dengan lantai di atas empat terhubung ke sistem pengawasan pemerintah.

“Integrasi CCTV gedung swasta ini langkah tepat karena memperluas jangkauan tanpa membebani APBD,” ujar Mujiyono.

Mujiyono juga menekankan bahwa kebijakan ini harus didasari empat prinsip utama: kejelasan hukum, kualitas perangkat yang terjamin, pengembangan kapasitas pusat pengendali dan petugas, serta penempatan CCTV berbasis peta risiko. Ia menambahkan, pemasangan sistem pengawasan di tingkat kelurahan masih tertunda karena keterbatasan dana, meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah mengambil langkah untuk melanjutkannya.

Langkah Gubernur Jakarta untuk Modernisasi Keamanan

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem keamanan yang terpadu. “Gedung dengan lantai lebih dari empat akan dikoneksikan ke CCTV Pemprov, sehingga Jakarta memiliki keterhubungan yang lebih baik,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu (4/4).

“Jadi, untuk CCTV, kita sedang memutuskan bahwa gedung-gedung yang memiliki lantai di atas empat akan terintegrasi ke sistem yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.

Pramono menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari proses modernisasi sistem keamanan dan pemantauan kota. Dengan integrasi tersebut, Pemprov DKI dapat merespons situasi darurat, kejahatan, serta manajemen lalu lintas secara lebih cepat dan efektif. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini akan menjangkau area hingga tingkat kelurahan, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya.