PBB tegaskan target sipil Iran bukan sasaran perang

Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa menyerang infrastruktur sipil selama konflik melanggar hukum internasional, menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyebut akan meledakkan jembatan serta pembangkit listrik di Iran. Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di Markas PBB pada Senin (6/4), menyampaikan kekhawatiran terhadap retorika Trump yang menyebar melalui media sosial Truth Social.

“Kami terkejut dengan retorika dalam media sosial tersebut yang mengancam serangan AS ke pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lain jika Iran tidak menyetujui kesepakatan apapun,” kata Dujarric, berdasarkan transkrip yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Dujarric menambahkan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk fasilitas energi, dianggap melanggar hukum internasional. Ia juga mengingatkan bahwa prinsip hukum humaniter internasional melarang serangan ke target yang memenuhi syarat sebagai sasaran militer jika akan menimbulkan korban sipil besar.

Sekjen PBB, Antonio Guterres, menegaskan bahwa semua pihak harus tetap mematuhi kewajiban hukum internasional meski dalam kondisi perang. “Sekali lagi, Sekjen PBB menegaskan saat ini adalah waktunya semua pihak mengakhiri konflik karena tidak ada pilihan lain di luar penyelesaian secara damai,” ujar Dujarric.

Sebelumnya, pada 30 Maret, Trump mengancam akan “meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya” pembangkit listrik, kilang minyak, fasilitas desalinasi, serta Pulau Kharg jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz tetap tertutup. Pada Minggu (5/4), Trump kembali mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran pada 7 April jika Teheran belum membuka lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Merespons ancaman Trump, pemerintah Inggris menyatakan tidak akan memperbolehkan AS menggunakan pangkalan militer mereka untuk menyerang infrastruktur sipil Iran, menurut harian The i Paper, Senin.