Video: Stabilkan Subsidi BBM, Misbakhun Yakin Defisit APBN Tetap di Bawah 3%

Dalam suasana ketegangan geopolitik yang menghiasi Timur Tengah, harga minyak mentah dunia mencapai level di atas USD 110 per barel. Meski situasi ini mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah RI berkomitmen untuk tetap mempertahankan subsidi BBM hingga akhir tahun 2026. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi tekanan inflasi akibat fluktuasi pasar global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa langkah tersebut sangat tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Namun, pemerintah dan DPR terus memantau dampak kebijakan ini terhadap beban anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi. Misbakhun mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak global berpotensi meningkatkan defisit APBN, terutama karena subsidi BBM dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 380 triliun.

Kenaikan harga minyak global, kata Misbakhun, berisiko mengganggu stabilitas ekonomi. Jika harga BBM subsidi tetap tidak naik, beban APBN akan bertambah. Namun, jika harga BBM subsidi meningkat, dampaknya terhadap tekanan inflasi akan lebih signifikan.

Dalam skenario harga minyak dunia sekitar USD 100 per barel, pemerintah mengklaim masih bisa menahan subsidi BBM dengan melakukan efisiensi anggaran. Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga memengaruhi pasar komoditas lain, seperti CPO, nikel, batu bara, dan bahan pangan. Hal ini membawa peluang bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan melalui skema windfall tax.

Pemerintah memastikan defisit APBN tetap di bawah 3% guna mempertahankan kepercayaan investor dan pasar terhadap kemampuan ekonomi Indonesia. Simak keseluruhan wawancara Andi Shalini dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 07/04/2026).