Video: Harga CPO dan Komoditas Lain Naik, RI Menguntungkan

Jakarta — Dalam situasi harga minyak dunia meningkat melewati USD 110 per barel akibat ketegangan di Timur Tengah, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa harga BBM subsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu dan mengurangi tekanan inflasi yang dipicu oleh ketidakstabilan global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa langkah pemerintah dinilai sangat tepat. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah bersama DPR terus memantau dampak dari pengenduran harga BBM subsidi terhadap anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kenaikan harga minyak global membawa risiko bagi perekonomian, terutama karena terkait dengan subsidi yang dalam asumsi APBN 2026 mencapai Rp 380 triliun.

“Saat harga minyak global naik, beban APBN meningkat. Namun, jika harga BBM subsidi naik, dampaknya terhadap ekonomi juga akan lebih besar,” ujar Misbakhun.

Pemerintah mengatakan bahwa jika harga minyak dunia berada di kisaran USD 100 per barel, APBN masih mampu menjaga harga BBM subsidi tetap stabil dengan cara efisiensi anggaran. Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga memengaruhi komoditas lain seperti CPO, nikel, batu bara, dan bahan pangan, yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Oleh karena itu, negara ini memiliki peluang menghasilkan keuntungan melalui skema windfall tax. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menahan defisit APBN di bawah 3% agar kepercayaan pasar terhadap Indonesia tetap terjaga.

Untuk penjelasan lebih lanjut, simak dialog Andi Shalini dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 07/04/2026).