Airlangga sebut wacana pemotongan gaji menteri belum dibahas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum masuk dalam agenda pembahasan. “Pernyataan tersebut belum pernah diangkat dalam diskusi resmi,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Airlangga menjelaskan, usulan pemotongan gaji pejabat kabinet belum mendapat perhatian serius. Ia menyatakan bahwa pembahasan terkait rencana ini masih dalam tahap pertimbangan. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” tambahnya.

“Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan,”

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkapkan bahwa wacana pengurangan gaji menteri masih belum diambil keputusan. “Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Diketahui, Purbaya tidak menolak usulan pemotongan gaji menteri. Namun, ia menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujarnya.

Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri sekitar 25 persen. “Kayaknya 25 persen deh,” kata Menkeu dalam wawancara terpisah.

Langkah Efisiensi Anggaran

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menyebutkan bahwa pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai upaya menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu. Fokus efisiensi diberikan pada program-program yang tidak memiliki dampak signifikan atau pertumbuhan lambat terhadap perekonomian nasional. “Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,”