KKP dan Australia Edukasi Nelayan untuk Cegah Penangkapan Ikan Ilegal

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Australia Fisheries Management Authority (AFMA) melaksanakan program edukasi di daerah Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko nelayan Indonesia melanggar batas wilayah laut saat beroperasi di perairan Australia.

Pendekatan Holistik untuk Pemahaman Lebih Luas

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa edukasi ini tidak hanya ditujukan pada para nelayan, tetapi juga mencakup keluarga mereka, pemilik kapal, hingga pelajar SD. Menurutnya, pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat pesisir mengenai konsekuensi dari melanggar batas laut.

“Upaya ini sebagai langkah pemerintah memperkuat kerja sama nasional dan internasional untuk menekan pelanggaran batas negara yang dapat merusak hubungan baik dengan negara tetangga,” ujarnya dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.

Kampanye Berlangsung 27–30 Maret

Lotharia menyebut berdasarkan data AFMA, masih ada nelayan dari Buton dan Wakatobi yang ditangkap otoritas Australia karena melintas batas wilayah. Kampanye edukasi yang berlangsung 27–30 Maret ini memberikan materi tentang batas laut Indonesia-Australia, risiko hukum, keselamatan melaut, serta pentingnya pengelolaan ikan secara berkelanjutan.

Membekali Nelayan dengan Informasi Visual

Dalam kegiatan tersebut, nelayan juga diberikan peta tahan air yang berisi data batas laut dan mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Lotharia berharap, peningkatan kesadaran ini mampu mencegah praktek melanggar batas negara saat melaut.

Kampanye ini diikuti oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Pendekatan preventif dan kolaboratif diyakini menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan nelayan sekaligus meminimalkan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan negara lain.