Mendes PDT: JKN Kurangi Beban Kemiskinan untuk Warga Desa Lebih Sehat

Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki peran penting dalam mengurangi tekanan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan. Pernyataan ini dilakukan saat ia menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di ibu kota pada Selasa.

“Dengan adanya JKN, seluruh warga tahu bahwa BPJS adalah alat pemerintah yang mampu menjamin pelayanan kesehatan sesuai harapan. Negara hadir, dan masyarakat desa tidak lagi terbebani karena sakit atau tidak sehat,” ujarnya.

Dalam upaya memastikan seluruh penduduk desa memiliki akses kejaminan kesehatan, Mendes Yandri menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Hal ini terkait erat dengan program presiden Joko Widodo, khususnya pada enam prioritas utama, yaitu pembangunan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta penghapusan kemiskinan.

“MBG (Makan Bergizi Gratis) bergantung pada bahan baku yang sebagian besar berasal dari desa. Oleh karena itu, diperlukan masyarakat yang sehat untuk menggerakkan program tersebut, termasuk yang terlibat langsung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tambah Mendes Yandri.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan berupaya maksimal agar program JKN menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Dengan jumlah desa mencapai 75.296, jika setiap desa berada dalam kondisi sehat, makmur, dan berkembang, maka secara keseluruhan Indonesia akan mencapai keadaan yang lebih baik.

Strategi BPJS Kesehatan untuk Memperkuat JKN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa penguatan data layanan dan peningkatan peserta aktif adalah langkah utama dalam menjaga kelangsungan Program JKN. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi dengan Kemendes PDT akan memperkuat akses perlindungan kesehatan ke tingkat desa dan wilayah daerah afirmasi.

“Kerja sama ini membentuk orkestrasi besar dalam memperkuat JKN, mulai dari penguatan basis data, perluasan peserta, peningkatan partisipasi, hingga integrasi pembangunan kesehatan nasional,” kata Pujo.

Pujo juga menyoroti prioritas program JKN di daerah 3T (Terpencil, Terdepan, dan Terisolasi). Dengan 283 juta peserta JKN, sekitar 81,5 persen di antaranya aktif. Artinya, cakupan perlindungan kesehatan mencapai 266 juta lebih. Saat ini, BPJS Kesehatan bertransaksi dengan lebih dari 23.000 klinik dan 3.170 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Dalam sehari, BPJS menyediakan dana pembiayaan layanan kesehatan sebesar Rp500 miliar, yang digunakan untuk membiayai transaksi sebesar Rp2 juta per hari. “Ini adalah bagian dari upaya BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program JKN,” tuturnya.