Pemerintah Sebut Indonesia Konsisten Anut Sistem Politik Bebas Aktif

Dalam acara kuliah umum di Lemhannas RI, Jakarta, Selasa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan bahwa Indonesia terus menerapkan sistem politik luar negeri yang mandiri. Menurutnya, pendekatan ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan perubahan teknologi global.

Lodewijk menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kebijakan luar negeri yang strategis dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, negara bisa lebih mudah mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak demi mendorong keamanan nasional. Selain itu, kebijakan yang tepat juga memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi secara efektif dalam bidang ekonomi dengan negara lain.

“Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, seribu teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia pada kerja sama dan stabilitas wilayah,” ujar Lodewijk.

Menurutnya, orientasi politik luar negeri Indonesia telah tercatat secara jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk semua perumusan kebijakan strategis, termasuk dalam aspek politik dan keamanan.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa pejabat tinggi hadir, di antaranya Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto, serta jajaran pejabat lainnya.

Lodewijk menutup kuliah umumnya dengan mengajak para peserta didik Lemhannas, yang akan menjadi pemimpin masa depan, untuk terlibat aktif dalam memperkuat ketahanan nasional. “Kami di Kemenko Polkam berharap mereka dapat berkontribusi dalam menginisiasi solusi dan meningkatkan sinergi antar sektor,” tutupnya.