BP Taskin: Pemerataan Akses Kunci Tangani Kemiskinan di Tengah Krisis

Jakarta, Selasa – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa penyebaran akses menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan di tengah tekanan krisis global. Menurutnya, konflik geopolitik di Timur Tengah bisa menjadi ancaman signifikan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia, terutama karena gangguan perdagangan global yang meningkatkan harga energi.

“Demokratisasi uang, akses, dan aset menjadi strategi utama untuk mengurangi kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah contoh nyata dari skema tersebut,” tutur Budiman dalam siniar bersama ANTARA di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa demokratisasi uang digunakan untuk meningkatkan akses pasar, teknologi, dan pengetahuan, sehingga memperkuat aset masyarakat. “Adapun program yang diterapkan mencakup MBG, Koperasi Desa, kampung nelayan, dan pembangunan rumah untuk kelompok rentan. Ini bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam sehari, dan tidak bisa dinilai dari sekadar foto atau media sosial,” jelasnya.

Di tengah krisis global, Budiman menyatakan bahwa pemerintah mungkin mengalihkan prioritas anggaran, termasuk ke sektor pertahanan, untuk menjaga stabilitas nasional. Jika hal ini terjadi, program sosial seperti bantuan pangan atau MBG berisiko mengalami perubahan.

“Karena konflik terus berlanjut, kenaikan harga BBM bisa langsung membebani biaya hidup masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” tambah Budiman. “Sementara itu, gangguan jalur perdagangan global berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, yang akan memperbesar risiko peningkatan jumlah penduduk miskin.”

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sering melakukan perjalanan diplomasi ke berbagai negara guna mencegah konflik memperparah krisis. “Pak Prabowo berusaha menjembatani perbedaan pihak konflik agar tidak terjadi seperti tawuran,” ungkap Budiman. Ia menekankan bahwa presiden berperan sebagai penjaga ketenangan masyarakat dengan membangun kekuatan dan ketahanan nasional dari dalam negeri.

Budiman menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya untuk menunjukkan prestasi, tetapi juga untuk mencegah api konflik membara. “Jika krisis ekonomi muncul, yang paling terdampak adalah petani dan nelayan, kelompok menengah ke bawah yang rentan terhadap fluktuasi harga,” tukasnya.