Misinformasi picu penurunan cakupan vaksinasi di Indonesia

Ketua Satgas Imunisasi Dewasa: Peran Informasi Akurat dalam Meningkatkan Cakupan Vaksin

Dalam sebuah forum yang diadakan di Jakarta, Selasa, dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD, K-A.I, FINASIM, yang memimpin Satuan Tugas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), menyoroti dampak negatif dari penyebaran informasi yang salah melalui media sosial. Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan angka vaksinasi campak di tanah air.

Data yang diungkapkan PAPDI menunjukkan bahwa cakupan imunisasi campak-rubella dosis pertama menurun dari 92 persen menjadi 82 persen pada tahun 2025. Sementara itu, dosis kedua mengalami penurunan dari 82,3 persen ke 77,6 persen. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan ambang 95 persen untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Anti-vaksin itu tidak banyak, tetapi karena sangat viral, akhirnya membuat masyarakat bingung dan ragu,” kata Sukamto.

Kelompok anti-vaksin, menurut Sukamto, bukan faktor dominan dalam menurunkan minat masyarakat terhadap vaksinasi. Namun, informasi yang tidak akurat dan beredar luas berdampak langsung pada keputusan orang untuk menunda atau bahkan memutuskan tidak melanjutkan vaksinasi.

Ketua PAPDI juga menyebutkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 serta meningkatnya mobilitas masyarakat turut mempercepat penyebaran kasus. Dalam situasi ini, peran tenaga kesehatan menjadi kritis untuk memberikan edukasi yang tepat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi.

Menurut studi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), komunikasi efektif antara dokter dan pasien dapat meningkatkan keberhasilan vaksinasi hingga lebih dari 70 persen. Sukamto menekankan pentingnya menyebarkan informasi yang benar agar masyarakat tidak terpengaruh narasi yang menyesatkan.

PAPDI berharap adanya kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama bisa membantu menangkal misinformasi. Selain itu, penguatan edukasi publik dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan cakupan vaksinasi tetap stabil dan mencapai target yang diharapkan.