DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz

Pada Selasa, Dewan Keamanan PBB tidak mampu mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah “pertahanan” terkoordinasi guna menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hal ini terjadi setelah Rusia dan China memanfaatkan hak veto mereka sebagai anggota tetap dewan. Rancangan resolusi, yang diproporsikan oleh Bahrain, mendapatkan 11 suara dukungan, sementara Kolombia dan Pakistan memilih abstain.

Rancangan Resolusi yang Dipertahankan

Rancangan tersebut meminta negara-negara anggota dewan untuk mengoordinasikan upaya defensif berdasarkan situasi yang ada, guna mendukung keamanan dan keselamatan lintas navigasi internasional di Selat Hormuz. Dalam teksnya, resolusi juga menekankan perlunya mengawal kapal dagang dan komersial, serta mencegah upaya menutup atau menghambat akses lalu lintas laut di wilayah strategis tersebut.

“Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan,” kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, setelah pemungutan suara.

Bahrain saat ini memegang jabatan presiden bergilir di Dewan Keamanan PBB. Meski resolusi tidak disahkan, negara tersebut tetap menyatakan kekecewaannya, menyoroti pentingnya memperhatikan hak dan kebebasan navigasi negara-negara pihak ketiga untuk memastikan jalur laut yang tidak terganggu.

Resolusi juga menekankan bahwa kegiatan koordinasi anggota dewan harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum humaniter internasional. Meski gagal diadopsi, rancangan ini menunjukkan keinginan Bahrain untuk menjaga stabilitas dan kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi perdagangan global.