China Berharap Resolusi DK PBB Tentang Timur Tengah Tidak Mendukung Agresi Militer

Dari Beijing, pemerintah Tiongkok menuntut resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Timur Tengah tidak justru menjadi alat untuk mendukung agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. “Tiongkok yakin setiap tindakan DK PBB harus berguna untuk meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan mendorong pembicaraan. Tindakan tersebut jangan dipakai sebagai dasar untuk mendukung operasi militer ilegal, terlebih menambahkan intensitas perang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa. Pernyataan ini muncul setelah laporan menyebutkan bahwa Rusia, Tiongkok, dan Prancis menghambat usulan resolusi yang akan memperbolehkan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Bahrain Ajukan Resolusi yang Dinilai Bisa Memperkuat Jalur Energi

Usulan resolusi yang diajukan Bahrain, didukung oleh negara-negara Teluk, menargetkan perairan Selat Hormuz dan sekitarnya. Menurut Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, resolusi ini memberi wewenang kepada anggota DK untuk menggunakan “segala metode pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi” di kawasan tersebut. Usulan ini telah melalui empat kali revisi setelah diskusi tertutup selama beberapa minggu. Tujuan utamanya adalah memastikan jalur pengangkutan energi tetap lancar serta mencegah upaya menutup atau mengganggu navigasi internasional.

Dalam pernyataannya, Al Zayani menekankan bahwa resolusi tersebut juga meminta Iran segera menghentikan serangan terhadap kapal dagang dan fasilitas komersial di Selat Hormuz. Namun, pemungutan suara resolusi tersebut belum dilakukan, dijadwalkan berlangsung pada Jumat (3/4). Kebiasaan penggunaan hak veto oleh Rusia, Tiongkok, dan Prancis masih menjadi penghalang utama. Mao Ning menambahkan, “Karena konflik Iran terus berkembang, prioritas utama adalah mendorong pembicaraan perdamaian untuk berakhir secara cepat.”

Peran Tiongkok dalam Menjaga Stabilitas Wilayah

Mao Ning juga menyatakan bahwa Tiongkok, sebagai anggota tetap DK PBB, siap berkontribusi dalam mencapai gencatan senjata, pemulihan perdamaian, dan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan diplomatik, perbedaan pendapat tidak hanya terjadi di antara anggota tetap tetapi juga melibatkan 10 negara anggota non-tetap DK PBB.

Resolusi Sebelumnya: Tiongkok dan Rusia Abstain

Sebelumnya, pada 11 Maret 2026, DK PBB mengadopsi resolusi yang diajukan Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Resolusi itu menyebut serangan Iran terhadap negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania sebagai pelanggaran hukum internasional. Meski didukung oleh 13 negara, Rusia dan Tiongkok memilih abstain. Selain itu, dokumen tersebut tidak menyebutkan aksi agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Eskalasi Konflik Memicu Blokade Selat Hormuz

Resolusi ini dipicu oleh serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, termasuk menargetkan wilayah Teheran. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan dan korban sipil, yang memicu Iran untuk membalas dengan menyerang area Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini berdampak pada blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk ke pasar global. Akibatnya, produksi dan ekspor energi mengalami tekanan, serta harga bahan bakar internasional naik.

“Tiongkok percaya bahwa setiap tindakan DK PBB harus kondusif untuk meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan melanjutkan pembicaraan. Tindakan tersebut tidak boleh digunakan untuk mendukung gerakan militer ilegal dan terlebih lagi menambah bahan bakar ke api konflik,”

Resolusi baru yang sedang dibahas sekarang bertujuan memperkuat efektivitas langkah-langkah sebelumnya, tetapi masih memerlukan dukungan dari negara-negara besar yang memiliki hak veto. Perwakilan Tetap Iran di PBB, Amir Saeid Iravani, mengkritik resolusi tersebut dengan mengatakan beberapa anggota DK berusaha membalikkan peran antara korban dan pelaku agresi.