Negara Tetangga Pangkas Pajak BBM, RI Gimana? Ini Kata Airlangga

Konflik Iran dan AS-Israel Memengaruhi Harga BBM

Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi pemberian insentif pajak guna menekan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meningkat akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu opsi untuk mengurangi beban masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Australia hingga Vietnam.

Langkah Pemerintah Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memutuskan. “Dalam rangka mengatasi tekanan harga, kita akan mengamati situasi terlebih dahulu, tetapi sampai saat ini belum mengambil langkah konkret,” jelas Airlangga saat konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Respons Negara Tetangga

Australia menjadi salah satu negara yang mengambil tindakan langsung untuk meredam kenaikan biaya hidup. Pada Senin, 30 Maret 2026, Canberra mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar serta penghapusan sementara biaya jalan kendaraan berat selama tiga bulan. Kebijakan ini menargetkan pengurangan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dolar Australia per liter, menurut data Refinitiv.

Dalam konferensi pers yang sama, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa pemerintah akan memangkas setengah cukai bensin dan solar. “Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini,” tambahnya, dikutip dari Reuters.

Dampak Ekonomi Global

Perang antara AS-Israel dan Iran yang dimulai dengan serangan AS pada akhir Februari 2026 telah mengganggu harga energi global. Setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur utama perdagangan migas, harga minyak dunia tetap stabil di level tinggi. Pada Selasa pagi, harga Brent mencapai US$112,32 per barel, sementara WTI tercatat di US$102,53 per barel.

Kebijakan Darurat di Vietnam

Vietnam juga merespons dengan menghapus sementara pajak lingkungan untuk BBM. Kementerian Perdagangan menyatakan tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipangkas hingga nol persen. Kebijakan ini berlaku efektif sejak Jumat hingga 15 April, untuk mengurangi gejolak ekonomi dalam negeri.

Data resmi menyebutkan bahwa langkah ini akan menurunkan harga bensin sekitar 26% dan menekan harga diesel di atas 15%. Penurunan tajam terjadi setelah kenaikan biaya bahan bakar yang drastis akibat ketidakpastian geopolitik.

Program Kebijakan Energi

Pemerintah Australia menyatakan kebijakan darurat ini menjadi bagian dari rangkaian tindakan keamanan energi sejak perang dimulai pada 28 Februari. Selain pemotongan pajak, mereka juga mengonfirmasi penerapan rencana keamanan bahan bakar nasional. Seluruh pemerintah negara bagian sepakat bekerja sama memastikan distribusi BBM ke daerah terdampak.

Albanese menjelaskan bahwa rencana tersebut memiliki empat tahap, dengan Australia saat ini berada di level dua. Level tertinggi akan fokus pada menjaga operasional layanan kritis. “Meski pasokan bahan bakar tetap aman jangka pendek, warga harus menyadari bahwa semakin lama konflik berlangsung, dampaknya akan semakin signifikan,” tambahnya.

Menteri Keuangan India Nirmala Sithara juga turut menyebutkan peran pemerintah dalam menghadapi krisis energi. Namun, detail langkahnya belum diungkapkan dalam artikel ini.