Krisis BBM Hantam Tetangga RI, Harga Melambung-Demo Menggila

Terjadi krisis bahan bakar yang mengguncang Filipina, memaksa pemerintah setempat memperkenalkan status darurat energi nasional pertama di dunia. Lonjakan harga minyak mentah global, yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, telah menyebabkan ketidakstabilan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Kondisi ini memicu gelombang protes besar-besaran di Manila, dimana ketidakpuasan terhadap kenaikan biaya hidup menyebar ke seluruh penjuru kota.

Protes Rakyat dan Kehidupan Pekerja Transportasi

Pekerja transportasi menjadi korban utama krisis ini. Jayson Naga, seorang pengemudi taksi roda tiga, mengeluhkan bahwa pendapatan penghasilannya berkurang hampir 30% karena kenaikan harga bahan bakar mencapai 60%. Dalam kondisi normal, ia mampu mengumpulkan 500 Peso atau sekitar US$8 (Rp136 ribu) untuk biaya kebutuhan sehari-hari bagi empat anaknya, tetapi kini ia harus bekerja lebih keras. “Jika harga bahan bakar terus meningkat, kami tidak akan memiliki apa-apa,” ujarnya kepada The Guardian pada Selasa (31/03/2026).

Hogan Ruben, rekan sejawat di bidang transportasi, juga mengalami kesulitan serupa. Untuk mengimbangi biaya operasional yang melonjak, ia harus menambah durasi kerja hingga lima jam per hari. “Kami kini harus berangkat lebih dini dan bertahan di luar hingga tengah malam agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya. Ruben menambahkan bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja ekstra untuk bertahan.

Respons Pemerintah dan Protes Masif

Pada Jumat (27/03/2026), Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan langkah pemerintah untuk memastikan pasokan minyak mentah cukup hingga 30 Juni. Tindakan ini diambil setelah pemerintah mengakui kesulitan mengisi kembali cadangan nasional, termasuk upaya mengimpor dari Rusia. Namun, jaminan ini belum mampu meredam kegundahan rakyat.

Kemarahan masyarakat mencapai puncaknya pekan lalu, saat sejumlah kelompok transportasi menggelar aksi mogok nasional selama dua hari. Mereka menuntut penghapusan pajak cukai bahan bakar serta pencabutan undang-undang deregulasi yang dinilai memberatkan. Mody Floranda, pemimpin organisasi transportasi, mengkritik kebijakan pemerintah. “Kesulitan hidup bukan hanya menghantam sektor transportasi, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat,” kata Floranda.

“Bagaimana pekerja bisa bertahan hidup dengan upah rendah sementara harga bahan bakar terus naik?”

Krisis Hak Asasi Manusia dan Peringatan Akademis

Edgardo Cabalitan, anggota LSM, menganggap krisis ini semakin memburuk hingga merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Saat mengikuti aksi di depan pom bensin utama pada Jumat, ia menyebutkan kenaikan harga minyak akan memengaruhi akses ke kebutuhan dasar. “Krisis bahan bakar bukan hanya tentang kenaikan harga. Ini adalah masalah yang langsung menyerang hak asasi manusia,” ujarnya.

Di sisi akademis, Jan Carlo Punongbayan, asisten profesor di University of the Philippines School of Economics, memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak global bisa mencapai US$200 per barel. Diperkirakan, efek inflasi dua digit akan terjadi pada Mei 2026, sebuah tingkat yang belum pernah terjadi sejak bertahun-tahun, termasuk masa pandemi. “Kami belum melihat tingkat inflasi setinggi itu selama bertahun-tahun, bahkan selama pandemi,” tegas Punongbayan.

Terus meningkatnya tekanan ekonomi ini mulai memicu tindakan kriminal. Di Quezon, misalnya, kejadian-kejadian terkait krisis BBM terus berlanjut. Protes dan keluhan masyarakat semakin mengeras, menunjukkan bahwa krisis bahan bakar tidak hanya menyentuh sektor transportasi, tetapi juga masyarakat luas.