Momen Maruarar Sirait dan Hercules Debat Soal Lahan di Tanah Abang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, terlibat perdebatan dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Rosario de Marshal atau Hercules, terkait hak atas lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video yang menangkap momen ini diunggah ke akun Instagram Maruarar pada 5 April lalu. Dalam rekaman, terlihat Maruarar mengajukan pertanyaan mengenai lahan tersebut kepada Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin.

“Saya mau tanya Pak Dirut, kendalanya apa kalau ini punya negara? Kekuatan hukum tetap ada, masalahnya apa lagi?”

Bobby menjawab bahwa lahan tersebut saat ini dipegang oleh organisasi masyarakat (ormas). “Adalah ormas ini menempati lahan secara ilegal, Pak,” ucap Bobby. Maruarar menegaskan bahwa negara tidak boleh menyerah dalam situasi ini. “Jika hukum sudah selesai, berarti jaminan sudah ada. Ini soal keberanian dan ketegasan. Masa negara kalah sama yang beginian?”

Dalam potongan video lain, Maruarar dan rombongan meninjau lahan milik KAI. Momen ini menjadi ajang debat antara Maruarar dan Hercules soal kepemilikan tanah. Hercules menyatakan bahwa lahan itu bukan milik pemerintah karena memiliki bukti lengkap. “Kita berbeda pandangan, tapi saya hormati pendapat Pak Hercules,” ucap Maruarar.

“Kami punya bukti semua lengkap,” jawab Hercules.

Maruarar menambahkan tujuan pemerintah adalah membangun hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Saya datang ke sini dengan niat baik. Tujuan saya bukan untuk kepentingan pengembang, tapi untuk kepentingan rakyat,” tuturnya. Video juga menampilkan Hercules menjelaskan hak pengelolaan lahan (HPL). “HPL itu untuk mengelola, bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan,” kata Hercules.

Dalam keterangan di unggahannya, Maruarar menjelaskan bahwa kunjungan ke lahan KAI adalah bagian dari upaya mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. “Negara tidak boleh kalah. Aset negara harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat,” tulis Maruarar. Pemerintah juga mendapat dukungan dari sektor swasta, seperti PT Astra International yang bersedia membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema CSR di atas lahan yang statusnya tetap milik negara.