Kemenhub perkuat implementasi zero ODOL 2027 dari hulu hingga hilir

Jakarta – Kementerian Perhubungan sedang memperkuat upaya mencapai kebijakan zero ODOL (over dimension over loading) pada tahun 2027. Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tahap pemuatan hingga distribusi barang, untuk meningkatkan keamanan transportasi dan efisiensi logistik nasional.

Komitmen Keseluruhan Pihak

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan bahwa ODOL tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah lalu lintas semata. “Kita perlu mengatasinya secara holistik, melibatkan semua pihak dari awal hingga akhir proses logistik,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

“Masalah ODOL seharusnya dianggap sebagai risiko keselamatan yang menyangkut ekosistem angkutan logistik secara keseluruhan,” tambah Aan.

Aan menjelaskan bahwa roadmap aksi telah disusun oleh pemerintah, mencakup pengawasan, hukum, dan kesejahteraan pengemudi. “Kementerian terkait sedang mengembangkan rencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

“Komitmen dari seluruh lembaga, operator, serta masyarakat dibutuhkan untuk merealisasikan target zero ODOL pada 2027,” ujar Aan.

Di sisi regulasi, Aan menyebut perubahan undang-undang sedang diproses di DPR. “Regulasi akan disesuaikan agar lebih mendukung penanganan ODOL secara sistematis,” terangnya.

“Pemerintah akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan, serta sanksi bagi yang melanggarnya,” tambah Aan.

Menurut Aan, pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan, didukung oleh teknologi digital, integrasi data, dan penegakan hukum yang konsisten. “Dengan pendekatan ini, semua pihak dalam rantai distribusi logistik bisa terjaga kepatuhannya,” katanya.

Dengan integrasi sistem dan kolaborasi lintas sektor, Aan optimis target zero ODOL dapat tercapai. “Kita berharap komitmen bersama akan mendorong realisasi kebijakan ini pada 2027,” tutupnya.