Mentan Sebut Peremajaan Tebu Dibiayai Anggaran Rp1,7 Triliun

Dalam rapat kerja bersama DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung peremajaan tanaman tebu. Dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Amran, anggaran tersebut dialokasikan secara spesifik untuk program peremajaan lahan tebu seluas 100.000 hektare setiap tahun, guna menggantikan tanaman yang sudah uzur dan tidak lagi menghasilkan produksi optimal. “Kami anggarkan Rp1,7 triliun pada tahun 2025 sebagai dana hibah APBN untuk bongkar ratoon masyarakat,” jelasnya. “Kami yakin, jika program ini dilakukan konsisten, Indonesia bisa mencapai swasembada gula konsumsi pada 2027, lalu lanjutkan untuk kebutuhan industri.”

Kami yakin, jika program ini dilakukan konsisten, Indonesia bisa mencapai swasembada gula konsumsi pada 2027, lalu lanjutkan untuk kebutuhan industri.

Amran menekankan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, peningkatan produktivitas tebu menjadi prioritas, khususnya mengingat kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6,7 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya 2,67 juta ton.

Kendala utama yang dihadapi, menurutnya, adalah kondisi tanaman tebu ratoon yang semakin tua dan rusak. Sebagai informasi, sekitar 70-80 persen dari total 500.000 hektare lahan tebu tidak lagi layak digunakan, sehingga mengurangi hasil produksi secara nasional. Untuk mengatasi ini, pemerintah akan melakukan peremajaan sekitar 300.000 hektare secara bertahap, dengan target 100.000 hektare per tahun.

Salah satu persoalan utama adalah rendahnya produktivitas akibat tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan rusak, dengan sebagian besar tidak lagi layak sehingga perlu dilakukan peremajaan secara masif.

Mentan menjelaskan bahwa idealnya peremajaan dilakukan setidaknya 25 persen setiap tahun, tetapi saat ini hanya tercapai sekitar 10 persen. Dengan dukungan anggaran, pemerintah berharap percepatan bisa tercapai. Kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN, seperti PTPN, dianggap penting untuk memastikan program berjalan optimal.

Terlepas dari peremajaan, pemerintah juga mengembangkan strategi lain, yaitu pemanfaatan molase menjadi etanol. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dan mengatasi isu kelebihan pasokan yang belum bisa diserap pasar. Selain itu, pengendalian gula rafinasi juga ditekankan untuk mencegah penurunan harga dan kerugian petani.

Dengan pendekatan komprehensif, termasuk peremajaan, penguatan regulasi, serta pengembangan industri turunan, pemerintah optimistis sektor gula nasional dapat tumbuh dan memiliki daya saing yang kuat di masa depan.