Jakarta – Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengan asosiasi dan perusahaan film untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan hingga mencari solusi untuk memperbaiki ekosistem perfilman nasional yang saat ini mengalami tantangan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan bahwa dalam realitas industri saat ini terdapat kecenderungan adanya ketimpangan akses antara rumah produksi besar dan pelaku independen, baik dalam perolehan layar, durasi tayang, maupun waktu atau jam-jam tayangan strategis. "Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan kreativitas dan mengurangi keberagaman konten dalam industri perfilman nasional," kata Chusnunia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keterbatasan jumlah layar, pola kurasi yang belum sepenuhnya transparan, serta dominasi pertimbangan komersial menjadi faktor yang ditengarai turut mempersempit ruang bagi film nasional secara umum untuk menjangkau penonton secara optimal. Adapun sejumlah pelaku sektor perfilman yang diundang dalam rapat itu mulai dari MD Entertainment, Visinema Pictures, Magma Entertainment, Rapi Film, Falcon Pictures, dan Adhya Pictures. Dia mengatakan Komisi VII DPR memandang perlu melakukan inventarisasi atas berbagai persoalan dan tantangan dalam lingkup perfilman, dan ini merupakan langkah fundamental untuk memperoleh gambaran utuh mengenai hambatan baik yang sifatnya struktural ataupun teknis lainnya yang dihadapi oleh seluruh bagian dari pelaku industri film.

Hasil inventarisasi itu, kata dia, nantinya diharapkan menjadi basis perumusan kebijakan yang lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu menciptakan ekosistem distribusi dan ekshibisi yang lebih sehat, lebih transparan, dan lebih kompetitif. "Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif namun juga implementatif dan riil, tidak berbasis isu-isu yang mungkin belum semuanya dapat diuji lapangan," kata dia.