JDF Asia Pasifik dorong sanksi global dan boikot terhadap Israel

Jakarta, Rabu – Forum Demokrasi dan Keadilan (JDF) Asia Pasifik menekankan pentingnya langkah praktis dari komunitas internasional dalam bentuk boikot, divestasi, dan sanksi global terhadap Israel. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami warga Palestina.

Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa kecaman politik dari berbagai negara harus diiringi dengan tindakan yang terstruktur guna menghentikan praktik yang dianggap melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Ia menekankan peran aktif Indonesia dalam diplomasi global untuk menggalang dukungan negara-negara lain dalam mengucilkan Israel.

“Indonesia wajib menjadi pelopor dalam mengkonsolidasikan kekuatan negara-negara Global South serta komunitas Islam di berbagai forum internasional, seperti PBB,” ujar Jazuli dalam pernyataannya di Jakarta.

JDF Asia Pasifik menyoroti laporan-laporan mengenai perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina, termasuk dugaan penyiksaan dan kebijakan represif yang memperparah kondisi kemanusiaan. Organisasi ini mengapresiasi sikap delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yakni Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab, yang secara bersama-sama mengecam hukuman mati bagi warga Palestina.

Menurut JDF, kecaman tersebut mencerminkan kebangkitan kesadaran global, tetapi perlu disusul dengan upaya konkret melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Langkah yang didukung mencakup penghentian kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi dengan Israel, penarikan investasi dari lembaga yang terlibat dalam praktik penjajahan, serta penerapan sanksi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Organisasi tersebut juga menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel hingga kekerasan dan dugaan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dihentikan. JDF berharap masyarakat global, organisasi sipil, serta individu dapat memperkuat solidaritas untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan hak-hak warga Palestina.