Komisi VII DPR Nilai Wacana Menkeu Ambil Alih PNM Akan Tumbuhkan UMKM

Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia berpotensi meningkatkan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menekankan bahwa langkah ini menjadi solusi atas tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam memperoleh dana permodalan.

UMKM Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, Chusnunia menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data terbaru, jumlah pelaku usaha ini pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 65–70 juta unit, dengan kontribusi hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kinerja UMKM yang signifikan ini memperkuat urgensi upaya percepatan akses permodalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kita tak bisa pungkiri perbankan masih menerapkan syarat yang sulit diakses oleh UMKM pemula, meskipun didasarkan pada prinsip kehati-hatian,” ujar Chusnunia.

Dia menyoroti keluhan UMKM yang sering mengalami hambatan dalam mengajukan KUR, termasuk proses administrasi yang rumit, permintaan jaminan tambahan, serta kesulitan dalam pencairan dana. Meski aturan menyebutkan bahwa ada KUR tanpa jaminan, Chusnunia menegaskan bahwa dalam praktik, banyak bank masih memprioritaskan jaminan sebagai syarat utama.

“Lewat keberadaan bank UMKM, kami harapkan muncul ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit,” tambahnya.

Dalam sisi lain, Chusnunia mengingatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman rentenir karena sulit mendapatkan modal formal. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam utang dengan bunga tinggi, berisiko bangkrut. Dengan transformasi PNM menjadi bank UMKM, ia yakin akan tercipta sistem pendanaan yang lebih efisien dan inklusif, mendorong UMKM untuk berkembang tanpa tergantung pada pemberi pinjaman informal.