Haris Rusly Moti Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dalam Menghadapi Dinamika Global

Jakarta – Pemrakarsa organisasi 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menekankan pentingnya seluruh lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi perubahan politik internasional yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi dalam negeri. “Tanggung jawab bersama adalah kunci untuk memastikan situasi tetap stabil, demi keselamatan masyarakat,” katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dalam situasi ketidakpastian global, Haris menilai stabilitas nasional harus tetap dijaga. Ia mengatakan kondisi ekonomi dan politik yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kesejahteraan bangsa. “Pemeliharaan kondisi tersebut memerlukan partisipasi kolektif dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

“Prof Dasco sering hadir dalam berbagai forum diskusi, baik formal maupun santai, dan mendengarkan pandangan kritis dari kelompok yang berbeda. Tidak masuk akal jika ada pihak menyebut pemerintah menutup diri terhadap kritik dan dialog,” ujarnya.

Haris juga menyoroti peran kritik publik dalam mengoptimalkan manajemen program prioritas. Ia menyebut kritik terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola. “Presiden Prabowo telah responsif terhadap masukan tersebut, yang membuktikan keberpihakannya terhadap berbagai kelompok masyarakat,” kata Haris.

Menyikapi kondisi internasional, Haris menyatakan beberapa negara sedang berjuang mengatasi dampak krisis energi dan gangguan rantai pasok. Namun, ia berpendapat Indonesia mampu menjaga pasokan energi dan kebutuhan pokok. “Kerja keras Presiden Prabowo berbuah pasokan energi yang stabil dan terjangkau,” ujarnya.

Di sisi ekonomi, Haris menekankan bahwa stabilitas harus mencakup aspek-aspek langsung yang memengaruhi kehidupan masyarakat. “Jika harga kebutuhan pokok meledak, banyak pabrik bisa tutup dan tenaga kerja terkena PHK,” katanya.

Haris menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola program nasional agar tidak terjadi penyimpangan. “Semua pemangku kepentingan, termasuk aparatur negara, harus menjaga integritas dalam menjalankan kebijakan,” ujarnya.

Dengan berbagai program prioritas, pemerintah, menurut Haris, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.