Jakarta, Penggunaan jasa 'joki' untuk pengisian SPT Tahunan melalui sistem Coretax marak dicari oleh masyarakat di media sosial. Mulai dari kesulitan mengakses, hingga ingin status pelaporan 'nihil' menjadi alasan masyarakat menggunakan jasa joki tersebut. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengingatkan adanya risiko fatal bagi wajib pajak yang menyerahkan akses akun kepada pihak tidak resmi.

Menurutnya, penggunaan joki tanpa disertai surat kuasa khusus membuka celah besar penyalahgunaan. Pasalnya, pihak joki dapat memiliki akses penuh terhadap akun wajib pajak di sistem Coretax tanpa batasan yang jelas. "Risiko bagi pemakai jasa joki SPT Tahunan sangat fatal.

Pertama, karena tidak ada surat kuasa khusus maka joki dapat melakukan apapun tanpa sepengetahuan Wajib Pajak," ujar Raden kepada CNBC Indonesia dikutip Rabu (8/4/2026). Dirinya menjelaskan, setidaknya ada tiga risiko utama yang harus diwaspadai. Pertama, tanpa adanya sarat kuasa khusus, joki dapat melakukan perubahan data atau pelaporan apa pun tanpa diketahui wajib pajak.

Kedua, kompetensi joki juga menjadi tanda tanya besar. Menurutnya, seseorang yang benar-benar memahami perpajakan seharusnya memiliki bukti keahlian, seperti sertifikat brevet pajak atau latar belakang pendidikan di bidang perpajakan. "Kalau hanya belajar di media sosial, dapat dipastikan bahwa pemahaman pajaknya tidak utuh.

Sehingga bisa saja apa yang dilaporkan sebenarnya sebuah kesalahan walaupun pada akhirnya terbit Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sudah lapor SPT Tahunan," ujarnya. Ketiga, risiko paling fatal adalah potensi penyalahgunaan data pribadi. Raden menekankan bahwa akun Coretax telah terhubung dengan berbagai data sensitif milik wajib pajak.

Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung, alamat sesuai KTP, hingga informasi harta dan utang. "Jika joki memiliki niat jahat sangat gampang melakukannya. Karena di akun Coretax sudah terkoneksi ke data Kependudukan," ujarnya.