Menteri PPPA Berharap RBI Jadi Solusi Lokal untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menurutnya, program ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang terjadi di tingkat kelurahan. “Jika kelurahan dapat bergerak dengan baik, dampaknya akan dirasakan secara nasional,” tutur Arifah saat meresmikan RBI di RPTRA Citra Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Rabu.

Gerakan Kolaboratif untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Arifah menjelaskan, RBI adalah inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Program ini bertujuan menyelesaikan masalah langsung di tingkat akar rumput. “RBI sebenarnya hadir di Jakarta Selatan, dengan layanan yang terintegrasi seperti mobil Sapa 129, perpustakaan keliling, dan dukungan UMKM,” ujarnya.

“Kami berharap, RBI bisa menjadi bentuk responsif yang cepat seperti tim pemadam kebakaran, dalam melayani masyarakat,” tambah Arifah.

Langkah Konkret untuk Mendorong Kemajuan

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengungkapkan pembentukan RBI berasal dari Nota Kesepakatan antara KemenPPPA RI dan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 334 Tahun 2023. “Uji coba telah dilakukan di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, dan Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, sebelumnya,” katanya.

Asisten Pemerintahan Jakarta Selatan, Ahmad Basyarudin, menambahkan bahwa wilayah tersebut memiliki populasi sebesar 2,3 juta jiwa yang terbagi di 65 kelurahan. Ia menyebut ada 62 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang akan dioptimalkan sebagai pusat RBI. “Kami telah menetapkan lima langkah konkret untuk memastikan program ini berdampak nyata,” ujarnya.

“Langkah-langkah ini termasuk penguatan peran lurah, optimalisasi kader seperti PKK dan Posyandu, serta integrasi layanan kesehatan yang inklusif,” lanjut Ahmad.

Dwi Oktavia mengingatkan bahwa RBI juga berperan dalam mengurangi angka stunting dan mencegah perkawinan dini. Ia meminta keterlibatan aktif aparatur kewilayahan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. “Dengan dukungan ini, kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 melalui akses gratis pada pemeriksaan kesehatan, makanan bergizi, dan pendidikan,” pungkasnya.