Wamenkeu sebut perluasan basis pajak jadi strategi hadapi gejolak 2026

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa memperluas basis pajak menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi fluktuasi ekonomi pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan situasi global yang saat ini sedang tidak stabil.

“Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, bagaimana kita mengelola penerimaan fiskal untuk membiayai berbagai belanja yang mengalami peningkatan, terutama belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM),” ujar Juda dalam seminar bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu.

Kementerian Keuangan telah menyusun empat pilar utama dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, peningkatan pendapatan secara struktural dengan memperluas basis pajak yang adil, memaksimalkan potensi sektor ekonomi baru, serta mengintegrasikan data lintas bidang. Pendekatan ini bertujuan untuk menutup kesenjangan pendapatan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban.

Pilar kedua fokus pada penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Juda menekankan peran transformasi digital dalam pengelolaan administrasi perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem Coretax dan kerja sama dengan instansi seperti Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Pilar ketiga menyoroti pentingnya menjaga harmoni antara pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Wamenkeu, desain kebijakan harus mempertimbangkan lingkungan investasi, pembentukan lapangan kerja, serta daya saing nasional. “Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, maka pendapatan akan mengikuti secara berkelanjutan. Kuncinya adalah keseimbangan antara pendapatan fiskal yang stabil, namun ekonomi tetap berjalan baik, sesuai tantangan dan siklus yang dihadapi,” jelas Juda.

Sementara pilar keempat menekankan transformasi sumber daya manusia (SDM). Juda mengatakan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas dan kemampuan SDM. Dia menambahkan bahwa sinergi antarunit dan antarinstansi juga vital dalam menjaga kebijakan yang terpadu dan efektif.