Garuda Indonesia: Layanan sejalan regulasi penyesuaian fuel surcharge

Jakarta – Garuda Indonesia menegaskan bahwa operasional layanan penerbangan tetap berjalan stabil dalam rangka menerapkan regulasi terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) dan stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberikan pemerintah. Direktur Utama maskapai tersebut, Glenny Kairupan, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk merespons perubahan dinamis di industri penerbangan global, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan variasi harga bahan bakar, termasuk avtur.

Garuda Indonesia memastikan bahwa penyesuaian tarif untuk penumpang kelas ekonomi domestik sesuai dengan KM 83 Tahun 2026, yang mengatur pengurangan komponen biaya tambahan (fuel surcharge) serta rencana pemberian stimulus PPN 11 persen yang dibebankan kepada pemerintah. “Ini adalah strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional maskapai dan ketersediaan layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas sektor aviasi nasional,” ujar Glenny.

Penyesuaian Harga Tiket Berdasarkan Perkembangan Harga Avtur

Dalam rangka mengikuti kebijakan tersebut, Garuda Indonesia berencana melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. “Pengawasan akan dilakukan secara berkala, sesuai dengan pergerakan dinamis harga avtur,” tambahnya.

Di tengah tekanan yang terus berlangsung, perusahaan juga telah mengatur langkah mitigasi dengan mengoptimalkan frekuensi dan jadwal penerbangan di beberapa rute. Tujuannya adalah mempertahankan produktivitas kapasitas serta operasional maskapai. “Kami akan terus memantau kondisi geopolitik dan perubahan industri penerbangan global,” kata Glenny, “sekaligus memastikan setiap penyesuaian dilakukan secara adaptif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi semua lapisan masyarakat.”

“Sebagai bagian dari mandat strategis dalam mendukung konektivitas nasional demi kepentingan bangsa,” ujar Glenny.