Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan penyebaran hoaks dan fitnah melalui media sosial berpotensi merusak suatu negara, terutama dengan dukungan perkembangan teknologi digital. "Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," kata Prabowo dalam taklimat pada rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan sistem informatika digital, memungkinkan seseorang memiliki banyak akun dalam jumlah besar. Dengan dukungan perangkat yang relatif tidak terlalu mahal, ujar Prabowo, akun-akun tersebut dapat diperbanyak sehingga menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari banyak pihak. Kepala Negara mengungkapkan kondisi tersebut dapat menciptakan efek gema atau echo chamber , yang mampu memperbesar suatu isu hingga terlihat masif, meskipun pada awalnya hanya berasal dari kelompok kecil.

"Jadi, yang agak repot mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Ada ini dalam pembelajaran intelijen, ini ada, bagaimana merusak sebuah negara lain," kata Prabowo.

Cara tersebut dinilai menjadi bentuk baru dari ancaman, yang berbeda dengan pendekatan konvensional di masa lalu. Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan taklimat secara langsung. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo mengatakan Presiden ingin menyampaikan langsung arahan kepada seluruh jajaran pejabat agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon I, karena kita semua ini kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon I, dan jajaran di bawahnya," ujarnya. Dia menambahkan Presiden akan menyampaikan hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara, termasuk perkembangan situasi terkini.