Incar jadi anggota tidak tetap DK PBB, RI galang dukungan OACPS

Jakarta

Indonesia tengah berupaya memperoleh pendukung dari kawasan Afrika, Karibia, dan Pasifik untuk menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030. Upaya ini dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir melalui pertemuan dengan berbagai mitra dari anggota Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS), seperti dijelaskan Vahd Nabyl A. Mulachela, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

“Pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada hubungan bilateral serta usaha mendorong pencalonan Indonesia sebagai anggota DK PBB,” ujar Nabyl di Jakarta, Rabu.

Dalam KTT OACPS yang diadakan di Malabo, Guinea Khatulistiwa, 27-29 Maret lalu, Arrmanatha Nasir bertemu dengan para pemimpin negara anggota, termasuk presiden Sudan dan Gabon, serta berdiskusi tentang langkah strategis untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, ia juga berbicara dengan menteri luar negeri Botswana, Seychelles, Sao Tome dan Principe, serta Guinea Khatulistiwa mengenai isu-isu yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Arrmanatha Nasir tidak hanya menggalang pendukung, tetapi juga mengikuti berbagai sesi dialog dengan mitra strategis OACPS. Ia menyampaikan pesan Indonesia terkait peningkatan kerja sama di tengah tantangan geopolitik global. “Negara-negara Afrika, Pasifik, dan Karibia diminta memperkuat solidaritas serta kolaborasi bersama,” jelas Nabyl.

Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama dalam bidang digital, teknologi, ekonomi biru, serta pengelolaan iklim. Sebelumnya, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) yang dibacakan 14 Januari lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengumumkan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota DK PBB untuk periode 2029-2030.

Negara ini telah menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB empat kali, yakni 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, serta 2019-2021. Selain itu, Indonesia pernah memimpin DK PBB pada Agustus 2020.