Wamenkeu Pastikan Stabilitas Fiskal Tetap Terjaga Meski BBM Subsidi Tak Dinaikkan

Jakarta – Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan, menegaskan bahwa stabilitas fiskal Indonesia tetap terjaga meski pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah tekanan konflik Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mempertahankan kemampuan beli masyarakat serta mengendalikan laju inflasi.

“Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dalam periode kuartal I 2026, Juda menilai ekonomi Indonesia masih berjalan kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,4 hingga 6 persen. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang stabil, peningkatan ekspor komoditas seperti batu bara, serta kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO). Kebijakan fiskal juga menunjukkan peningkatan pada penerimaan pajak dan belanja negara.

Juda menambahkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen. Meski belanja subsidi meningkat, ia menekankan bahwa pemerintah berhasil mengelola anggaran lain agar tetap efisien namun efektif dalam mendorong program prioritas.

“Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga secara keseluruhan APBN masih bisa kita jaga di bawah 3 persen budget defisitnya,” ujarnya.

Kebijakan Fiskal Berdasarkan Perhitungan Matang

Juda juga memastikan bahwa semua kebijakan fiskal yang diambil sudah melalui analisis mendalam, sebagai bagian dari respons adaptif terhadap ketidakpastian global. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik serta komunikasi transparan kepada publik.

“Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi harus terus kita lakukan dari hari ke hari,” tuturnya.

Senada dengan Juda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan hasil kesepakatan yang disusun di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis.

Purbaya memastikan bahwa fiskal dan pendapatan negara masih dalam kondisi yang kuat untuk mendukung subsidi serta kebijakan penahanan harga BBM. Salah satu instrumen utamanya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.