Ini Perintah Prabowo pada Bahlil terkait Tambang di Hutan Lindung

Jakarta – Dalam rapat kerja pemerintah yang berlangsung di Halaman Tengah Istana Kepresidenan RI, Rabu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meninjau ulang ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung. Ia menyoroti dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh izin-izin tersebut.

“Jadi, ada beberapa ratus izin yang diperiksa. Menteri ESDM segera lakukan evaluasi. Jika tidak jelas, semua IUP itu harus dicabut. Kita tidak punya waktu untuk terlalu penuh kasih, sekarang hanya fokus pada kepentingan nasional dan rakyat,” ujar Prabowo.

Presiden juga menetapkan tenggat waktu satu minggu bagi Bahlil untuk menyampaikan hasil evaluasi. Namun, Bahlil meminta tambahan waktu dua pekan. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa keputusan akhir tetap di tangan beliau.

“Dua minggu? Enak saja dua minggu. Satu minggu, kita cabut semua izin itu,” tambah Prabowo.

Puji untuk Menhut yang Tegak

Selama berbicara, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia mengatakan bahwa kementeriannya berhasil menghindari penerbitan izin penebangan kayu, terutama selama masa jabatannya.

“Di hutan-hutan, saya cek izin yang dikeluarkan. Alhamdulillah, Menhut ini bagus juga. Dia belum memberi izin potong kayu,” papar Prabowo kepada Raja Juli.

Rapat Kerja dengan 800 Birokrat

Pembukaan rapat kerja tersebut dihadiri sekitar 800 birokrat, termasuk menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I. Acara dimulai dari Rabu pukul 14.00 WIB dan berlangsung hampir satu jam. Setelah sesi taklimat, rapat dilanjutkan dengan sesi tertutup, diikuti paparan dari beberapa menteri serta penutupan oleh Prabowo.

Para menteri yang memaparkan kebijakan di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Rapat di halaman tengah Istana berakhir sekitar pukul 18.30 WIB.