Jakarta – Indonesia menyatakan mendukung keputusan Filipina, sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, untuk menyesuaikan format agenda pertemuan ASEAN mengingat dampak konflik di Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela membenarkan bahwa pemerintah Filipina, selaku tuan rumah KTT ASEAN, telah melakukan penyesuaian pelaksanaan agenda ASEAN, termasuk dengan mengubah format sejumlah acara pertemuan menjadi rapat daring.

“Indonesia, sebagai negara anggota, tentu akan ikut menyesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh pemegang keketuaan di tahun berjalan,” kata Nabyl merespons pertanyaan ANTARA saat ditemui usai taklimat media di Jakarta, Rabu. Ia pun memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah Filipina tersebut dilakukan melalui berkonsultasi dengan seluruh negara anggota ASEAN. Menurut laporan kantor berita Filipina PNA, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

mengatakan bahwa KTT ke-48 ASEAN di Cebu akan tetap digelar pada 8–9 Mei 2026 mendatang, tetapi dengan penyederhanaan signifikan pada penyelenggaraannya mengingat konflik di Timur Tengah. Marcos mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan konsultasi dengan para pemimpin di Asia Tenggara seusai mempertimbangkan penundaan KTT ASEAN. Kata dia, KTT ke-48 ASEAN tersebut akan dilaksanakan dengan "sangat sederhana" dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu minyak, pangan, dan tenaga kerja migran.

Menurut Presiden Filipina, KTT ASEAN mendatang akan penting untuk membantu para pemimpin ASEAN menentukan apa yang dapat dilakukan di masa depan, bagaimana ASEAN bisa saling membantu, dan bagaimana ASEAN harus mengambil sikap terkait dinamika yang terjadi. Sementara, KTT ke-49 ASEAN yang akan dilaksanakan di Kota Pasay pada 10–12 November 2026 "secara tentatif" masih akan dilanjutkan, mengingat agenda penting tersebut akan dihadiri pemimpin dunia, tutur Marcos. Di samping itu, pemerintah Filipina juga memutuskan bahwa rangkaian pertemuan persiapan menjelang KTT ke-48 dan ke-49 ASEAN akan dilaksanakan secara daring, dengan Departemen Luar Negeri diinstruksikan melakukan penyesuaian terkait.