Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan jajaran menteri hingga eselon I beserta direktur utama BUMN, memerintahkan Garuda Indonesia menjajaki kerja sama membentuk perusahaan patungan dengan maskapai nasional Arab Saudi, Saudia Airlines. Presiden menjelaskan perusahaan patungan itu dapat membantu Indonesia menekan biaya haji, sekaligus memberikan keuntungan bagi maskapai nasional Indonesia dan Arab Saudi. “Jadi, selama ini pesawat Garuda berangkat bawa (jemaah) haji ke tanah suci, pulangnya kosong.

Ini kan tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan (jemaah) haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong.

Saya mengatakan, kenapa enggak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan, 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Jika wacana itu terwujud, maka pesawat-pesawat Garuda yang mengantarkan jemaah haji ke tanah suci, dapat kembali dengan membawa penumpang.

Hal yang sama juga berlaku pada pesawat-pesawat Saudi, saat mereka selesai mengangkut jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air, pesawat-pesawat itu dapat kembali mengangkut penumpang ke Arab Saudi. “Pesawat terbang ini (Garuda, red.) ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi.

Waktu bisa lebih singkat lagi,” ujar Presiden. Presiden Prabowo kemudian memanggil Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny Kairupan yang turut hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah. Glenny, saat dipanggil Presiden, dengan lantang menjawab: “Siap!” Presiden kemudian mengingatkan Glenny bahwa instruksi itu telah diberikan dua bulan yang lalu.

Karena itu, Presiden pun meminta Glenny untuk menghadap dan melaporkan tindak lanjut dari instruksinya itu. “Sudah dikerjakan belum? Saya sudah perintahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu.

Ya ini harus kerja cepat, nanti Dirut Garuda menghadap saya,” ujar Presiden kepada Glenny. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan pemerintah tetap menurunkan biaya haji sebesar Rp2 juta, meskipun harga avtur naik. Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jamaah.

Kebijakan menurunkan biaya haji dipertahankan oleh pemerintah karena Presiden Prabowo menekankan jangan sampai ada kenaikan komponen biaya haji yang dibebankan kepada jemaah. “Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik, tetapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini,” kata Presiden Prabowo.