Potensi eskalasi konflik jadi alasan China veto draf resolusi DK PBB

Dari Beijing, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan alasan penolakan terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang dibahas terkait Selat Hormuz. Menurut Juru Bicara Mao Ning, langkah ini berisiko memperburuk ketegangan. “Gangguan di Selat Hormuz utamanya disebabkan oleh operasi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tindakan DK PBB tidak boleh menjadi legitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memicu krisis,” ujarnya dalam konferensi pers Rabu.

Proses pemungutan suara dan revisi draf

China dan Rusia memveto draf resolusi tersebut dalam pemungutan suara Selasa (7/4). Hasilnya, 11 anggota DK PBB menyetujui, sementara dua menolak, dan dua memilih abstain. Pakistan, yang bertindak sebagai mediator antara AS dan Iran, termasuk dalam kelompok yang tidak memilih. Draf resolusi awalnya diajukan oleh Bahrain dengan dukungan negara-negara Teluk dan AS. Sebelum ditujukan ke pemungutan suara, draf telah mengalami lima kali penyuntingan. Perubahan terutama mencakup penyesuaian dari penggunaan kekuatan ofensif menjadi tindakan pertahanan.

Peran Bahrain dan krisis energi global

Bahrain, sebagai satu-satunya anggota Liga Arab dalam DK PBB, menjabat sebagai presiden Dewan bulan ini. Mao Ning menekankan bahwa kedaulatan negara-negara Teluk, serta keamanan jalur pelayaran dan infrastruktur energi, harus dijaga. “Solusi terbaik untuk menjamin stabilitas Selat Hormuz adalah penyelesaian konflik secara cepat. Tindakan DK PBB harus berfungsi sebagai alat pemulihan, bukan pemicu operasi militer yang tidak sah,” katanya.

“China menegaskan bahwa keamanan, integritas teritorial, dan kedaulatan negara-negara Teluk harus dihormati sepenuhnya. Stabilitas jalur vital perdagangan global juga merupakan kepentingan bersama,” ujar Mao Ning.

Krisis energi saat ini dipicu oleh konflik antara Iran dengan AS dan Israel. Iran membatasi aliran minyak sejak 28 Februari 2026, menyebabkan kenaikan harga energi global. Parlemen Iran telah menyetujui aturan baru yang mencakup pengenalan tarif transit dalam rial, larangan bagi kapal dari AS dan Israel, serta pembatasan terhadap negara-negara yang menerapkan sanksi terhadap Iran tanpa dasar hukum internasional.

Posisi China dalam perspektif internasional

Mao Ning menegaskan bahwa posisi Tiongkok dalam pengambilan keputusan bersifat objektif dan tidak memihak. “Kedua negara, Rusia dan Tiongkok, telah mengirimkan versi draf resolusi yang menekankan deeskalasi, dialog, serta penghormatan terhadap kebebasan navigasi. Draf ini mencerminkan keinginan komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik secara damai,” tuturnya. Tiongkok bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk memulihkan ketenangan di Selat Hormuz dan wilayah Timur Tengah.