Prabowo Minta Bahlil Cabut Ratusan Izin Tambang, Tuntas dalam 1 Minggu

Di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih membingungkan. Inisiatif ini dilakukan setelah adanya indikasi kegiatan tambang tidak sah di area hutan lindung.

“Saya juga menyampaikan perintah kepada Menteri ESDM, karena terdapat ratusan tambang yang tidak jelas atau IUP yang ambig di kawasan hutan lindung serta hutan-hutan lainnya,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026). “Saya memeriksa ke Menteri Kehutanan, ternyata berkat Tuhan Menteri Kehutanan sudah baik, karena hingga kini belum memberikan izin potong kayu atau IPPKH,” tambahnya.

Prabowo menetapkan batas waktu satu minggu bagi Bahlil untuk menyelesaikan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang diduga melanggar aturan. Langkah ini bertujuan agar seluruh IUP yang tidak memenuhi syarat segera dibatalkan dan dikembalikan kepada negara.

“Evaluasi harus dilakukan segera, jika tidak jelas maka semua IUP harus dicabut. Kita tidak punya waktu untuk terlalu simpatik, saat ini kita harus tegas,” tegasnya. Selain itu, Prabowo menegaskan tidak akan ada pengecualian atau bantuan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam proses penertiban. “Kita hanya menjamin kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, atau kelompok itu sudah tidak penting, evaluasi harus segera selesai dalam beberapa hari dan laporan kembali ke saya,” pungkasnya.