Jakarta, Pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah video yang memperlihatkan kendaraan roda dua berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu spekulasi, termasuk soal jumlah unit hingga nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujarnya dikutip Rabu (8/4/2026). Ia juga meluruskan informasi yang beredar luas terkait jumlah unit yang disebut mencapai 70.000.

Menurutnya, angka tersebut tidak benar. "Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tegasnya.

Seiring dengan klarifikasi tersebut, terungkap motor yang digunakan diduga merupakan produk dari merek Emmo, yang terbilang baru di pasar kendaraan listrik Indonesia. Bahkan, desain industri dari motor tersebut baru didaftarkan pada 2025, menambah perhatian publik terhadap proyek ini. Dua model yang disebut akan digunakan adalah tipe trail dan skuter matik.

Model trail dirancang untuk menjangkau wilayah dengan medan sulit, sementara tipe skuter lebih ditujukan untuk penggunaan harian di area perkotaan. Dari sisi harga, dilansir dari situs resminya, kedua motor ini berada di kisaran Rp 48 jutaan hingga Rp 56 jutaan per unit. Spesifikasi yang beredar menunjukkan motor trail memiliki kemampuan melaju hingga 80 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 70 km dalam sekali pengisian daya.

Sementara itu, kapasitas angkut dan ground clearance yang tinggi diklaim mendukung penggunaan di berbagai kondisi jalan. Meski demikian, hingga saat ini motor-motor tersebut belum didistribusikan ke pengguna akhir. Dadan menjelaskan, seluruh unit masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan secara resmi.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya. Di sisi lain, keberadaan motor listrik dalam jumlah besar untuk program MBG juga memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan serta urgensinya di tengah berbagai kebutuhan lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara ihwal viralnya informasi pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstiker Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengakui, pada tahun lalu memang ada pengajuan anggaran untuk pembelian motor operasional dari BGN, termasuk untuk komputer. Namun, ia menekankan, anggaran itu pada tahun lalu telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.

"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau enggak salah ditolak," kata Purbaaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Namun, khusus untuk pengadaan tahun ini, ia belum bisa memastikan apakah menjadi disetujui atau tetap ditolak. Menurutnya, seharusnya untuk tahun ini juga ditolak karena adanya prinsip efisiensi anggaran.

"Yang tahun ini saya enggak tahu. Saya akan double check lagi, harusnya sama treatmentnya," tegas Purbaya.