Pemerintah Berupaya Alihkan Pasokan LPG dari Industri ke Kebutuhan Rakyat

Dari Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) di bawah Kementerian ESDM sedang merancang strategi pengelolaan energi nasional. Langkah ini bertujuan memastikan stabilitas pasokan energi dalam menghadapi perubahan dinamika global. Muhammad Rizwi, Sekretaris Ditjen Migas, menjelaskan bahwa salah satu upaya utama adalah pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar lebih efektif.

Menurut Rizwi, pemerintah saat ini sedang memperluas pasokan LPG dari dua sumber: impor dan produksi lokal. Selama ini, LPG digunakan untuk kebutuhan industri, namun kini diupayakan dialihkan untuk masyarakat. “Kami sedang mencari tambahan pasokan LPG baik melalui impor maupun produksi dalam negeri. LPG yang biasa dijual ke sektor industri juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 3 kg yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kami telah menginstruksikan kepada seluruh KKKS agar fokus pada pemasokan ke pasar domestik. Artinya, minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri diupayakan sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku kilang kilang domestik.

Pemerintah juga mendorong penyebaran sumber impor energi ke berbagai wilayah seperti Amerika Serikat, Afrika, Asia, serta sejumlah negara anggota ASEAN. Selain itu, terdapat arahan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mengutamakan kebutuhan lokal dibandingkan ekspor.

Langkah tambahan termasuk pengurangan produksi polypropylene yang bernilai jual tinggi di RDMP Balikpapan. Bahan baku nafta dialihkan untuk meningkatkan produksi LPG. Pihaknya juga meminta kilang LPG swasta agar mengutamakan penjualan produksi kepada PT Pertamina Patra Niaga. Sebelumnya, sebagian hasil produksi itu disalurkan ke sektor industri.