Indonesia dan Korea Selatan Perkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus

Jakarta, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan mengumumkan peningkatan Kemitraan Strategis Khusus menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus, bertujuan menciptakan pertumbuhan inklusif serta kemakmuran bersama kedua negara di masa depan. Kemitraan ini diperkuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan yang berlangsung 31 Maret hingga 1 April lalu, atas undangan Presiden Lee Jae Myung.

Pernyataan Bersama

“Kedua pemimpin sepakat meningkatkan Kemitraan Strategis Khusus menjadi bentuk yang lebih komprehensif, untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong kolaborasi di berbagai bidang,” demikian bunyi pernyataan bersama dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Pilar Kerja Sama Utama

Dalam pernyataan tersebut, kedua pemimpin menekankan pentingnya ekspansi kerja sama di lima pilar utama, yaitu politik dan keamanan, perdagangan serta investasi, teknologi canggih, sosial budaya, dan isu regional serta global. Mereka juga memperhatikan peran kemitraan ini dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di tingkat regional dan internasional.

Kerja Sama Politik dan Keamanan

Pada bidang politik dan keamanan, Prabowo serta Lee Jae Myung menyatakan komitmen untuk meningkatkan pertukaran tingkat tinggi antar pemerintah, termasuk mengadakan kunjungan antar-parlemen. Mereka juga menegaskan pentingnya memperluas komunikasi dan kerja sama di semua tingkatan lembaga pemerintahan.

Perdagangan dan Investasi

Dalam pilar perdagangan, investasi, serta industri, kedua pemimpin mengakui bahwa kerja sama ekonomi menjadi pendorong utama hubungan saling menguntungkan antara Indonesia dan Korea Selatan. Mereka berjanji memperkuat kolaborasi ekonomi swasta, mendorong investasi bilateral berkualitas, dan memperluas volume perdagangan dengan memastikan lingkungan bisnis yang stabil dan prediktif.

Transisi Energi dan Teknologi Canggih

Pada bidang teknologi canggih, transisi energi, dan ekonomi hijau, Prabowo dan Lee Jae Myung menyebut AI sebagai hak universal yang harus diakses oleh semua individu. Mereka juga mengumumkan inisiatif “Global AI Universal Basic Society (AI-UBS) Solidarity Initiative” yang dirancang sebagai kerangka kerja untuk memastikan penerapan hak dasar melalui ekosistem AI di kedua negara.

Program Kerja Sama Regional

Kemitraan strategis ini dilengkapi dengan komitmen untuk memajukan visi bersama melalui lima pilar utama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan global.