Pimpinan Pansus Ditetapkan, DPRD DKI Janji Selesaikan Krisis Sampah

Pembentukan Tim Khusus untuk Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah

Jakarta – DPRD DKI Jakarta telah resmi menetapkan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah melalui rapat musyawarah di ruang Komisi D, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino pada Rabu (8/4). Judistira Hermawan, anggota Fraksi Golkar, ditunjuk sebagai ketua pansus, didampingi Husen sebagai wakil ketua.

Tim ini berencana menyusun rekomendasi strategis kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan sampah. Judistira mengungkapkan, fokus utama pansus adalah menghasilkan solusi konkret yang mampu mengatasi kekurangan kapasitas TPST Bantargebang, yang sempat menjadi sorotan setelah terjadi longsoran beberapa waktu lalu.

“Kami akan menyampaikan rekomendasi konstruktif agar sistem pengelolaan sampah lebih baik lagi,” kata Judistira dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

Krisis sampah Jakarta, menurut Judistira, semakin kritis akibat volume limbah yang mencapai lebih dari 7.000 ton per hari. Ketergantungan pada TPST Bantargebang, yang terletak di Bekasi, dinilai tidak lagi mampu menopang kebutuhan kota secara berkelanjutan. “Tekanan terhadap Bantargebang semakin berat, sehingga perlu tindakan serius, mulai dari pengurangan di sumber, peningkatan daur ulang, hingga pengembangan fasilitas pengolahan modern,” tegasnya.

Target Bersihkan Jakarta hingga 2030

Dalam upaya menyelesaikan masalah, pansus berkomitmen menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengatasi persoalan sementara, tetapi juga menjadi jalan keluar jangka panjang. Judistira menyebut masyarakat berharap pansus dapat mempercepat penyelesaian, termasuk mewujudkan Jakarta bebas sampah sebelum 2030.

“Target kita adalah membuat Jakarta bersih hingga 2030. Bantargebang yang saat ini overload tidak bisa terus menerima sampah dari kita,” ujar Judistira.

Menurutnya, pansus akan menyelidiki seluruh aspek sistem pengelolaan sampah, termasuk melibatkan pihak terkait. “Hari ini kita hanya menghantar, tapi ke depan harus ada perubahan sistem yang signifikan,” lanjutnya. Sinergi antara DPRD DKI dan Pemprov DKI menjadi prioritas, agar tidak terjadi saling menyalahkan dalam upaya penyelesaian krisis ini.

Judistira menegaskan, masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan keberlanjutan kota. “Kami ingin memastikan Jakarta memiliki sistem pengelolaan yang terintegrasi dan tidak bergantung sepenuhnya pada Bantargebang,” pungkasnya.