Penguatan Tata Kelola AI sebagai Langkah Mitigasi Risiko dan Keamanan Data

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) perlu diimbangi dengan upaya mengendalikan risikonya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data yang dimiliki oleh masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyoroti bahwa tata kelola AI yang matang menjadi penting karena kemampuan teknologi ini semakin berkembang dan sulit dibedakan antara hasil produksi AI dengan kondisi nyata di dunia.

“Kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Ini menjadi tantangan utama dalam mencegah dampak negatif dari penggunaan AI ke depan,”

Nazar Patria menjelaskan bahwa tantangan ini menuntut pengelolaan AI yang lebih cermat agar manfaatnya tetap bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa teknologi ini tidak menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan. “AI harus dipandang sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti,” tutur Nezar.

Dalam konteks pemanfaatan positif, pemerintah melihat potensi besar AI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Nezar menekankan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam memimpin penerapan AI yang bertanggung jawab. BUMN diberi harapan untuk menjadi pelopor dalam inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan keamanan data.

Menurut Nezar, penggunaan AI dan data skala besar berpotensi menjadi katalisator utama bagi perkembangan ekonomi digital. Untuk mendukung hal ini, pemerintah sedang menggarap berbagai instrumen regulasi, termasuk Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI. “Kami berharap regulasi ini bisa segera final,” ujarnya.