Komnas HAM Mengkritik Pengawasan Industri Nikel di Morowali

Dari Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik kurangnya jumlah dan intensitas pengawasan terhadap industri nikel, terutama di daerah Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Organisasi ini menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam kepentingan pekerja dan lingkungan sekitar.

Persoalan Utama: Keterbatasan Sumber Daya

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan bahwa keterbatasan personel pengawas menjadi tantangan utama dalam mengendalikan aktivitas industri nikel yang berkembang pesat. Ia menekankan pentingnya evaluasi khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) nikel, terutama dalam aspek pengawasan.

“Pengawasan yang ada perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena ada masalah kualitas serta keterbatasan sumber daya. Jumlah pengawas di provinsi hanya sekitar 30-an, sementara di Morowali hanya dua orang dan Morowali Utara lima orang,” ujarnya.

Inspeksi Harus Rutin, Bukan Reaktif

Uli mengingatkan bahwa inspeksi tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan secara berkala. Frekuensi pengawasan, menurutnya, perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengidentifikasi pelanggaran di lapangan.

“Pengawasan harus rutin dan terjadwal, bukan hanya saat ada kasus. Idealnya dilakukan seminggu sekali atau sebulan dua sampai tiga kali. Ini penting untuk menjaga konsistensi,” tambah Uli.

Metode Pengawasan Perlu Diperbaiki

Menurut Uli, metode pengawasan saat ini masih kurang optimal. Ia menyarankan inspeksi dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan atau dokumen administrasi.

“Kami menilai metode pengawasan perlu lebih implementatif. Dengan mengunjungi lokasi langsung, kita bisa mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini,” katanya.

Skema Perizinan Tidak Terintegrasi

Komnas HAM juga menyebut skema perizinan lintas kementerian menghambat koordinasi pengawasan. Akibatnya, kontrol terhadap industri berisiko tinggi menjadi kurang efektif. Organisasi ini mendorong peningkatan inspeksi rutin, kapasitas pengawas, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM berharap pengawasan industri nikel dapat lebih terarah dalam melindungi hak pekerja dan menjaga keseimbangan lingkungan.