KLH: Dua kabupaten di Kalsel butuh pendekatan khusus kelola sampah

Banjarbaru – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih memerlukan fokus khusus dalam mengelola sampah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah masing-masing yang membutuhkan strategi berbeda untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kondisi geografis, seperti daerah rawa di kedua kabupaten tersebut, menghambat pembangunan infrastruktur persampahan konvensional. Tantangan pengelolaan sampah tidak hanya teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal,” jelas Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga KLH Hanifah Dwi Nirwana di Banjarbaru, Kamis.

Dalam penilaian terkini, KLH menilai sejumlah wilayah di Kalsel telah menunjukkan kemajuan signifikan. Beberapa daerah bahkan memasuki kategori yang menuju kebersihan lingkungan atau telah meraih sertifikasi. Namun, masih ada wilayah yang membutuhkan pembinaan lanjutan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Menurut Hanifah, pengelolaan sampah saat ini dinilai lebih menyeluruh, mencakup regulasi, alokasi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana. Dengan pendekatan ini, setiap daerah bisa menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping). Kabupaten Banjar, sebagai contoh, telah berhasil beralih ke sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, Kota Banjarmasin masih dalam proses penyelesaian aspek teknis dan administratif untuk memenuhi syarat pencabutan sanksi, termasuk perbaikan instalasi pengolahan dan peningkatan sistem pengendalian lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel Rahmat Prapto Udoyo menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengelolaan sampah. Tujuannya adalah agar program tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam mengurangi dan menangani sampah secara lebih optimal.