“Cooperative compliance” dan era baru strategi penerimaan negara

Perubahan Pendekatan dalam Sistem Perpajakan

Jakarta – Sistem perpajakan Indonesia kini berada dalam fase transisi yang lebih matang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai membangun hubungan kemitraan dengan wajib pajak, alih-alih hanya mengandalkan penegakan hukum. Pendekatan baru ini, dikenal sebagai cooperative compliance, mencerminkan kebutuhan untuk mengadaptasi sistem fiskal terhadap dinamika ekonomi modern.

Perpindahan ini tidak hanya sekadar teknis, tetapi juga refleksi upaya menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan cooperative compliance, otoritas pajak dan wajib pajak bekerja sama dalam mengelola risiko, serta menyelesaikan isu sebelum berubah menjadi sengketa. Model ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 2013, bertujuan mengatasi kelemahan pendekatan tradisional.

Implementasi dalam Praktik

Skema piloting yang dilaksanakan DJP telah memberikan dasar untuk menerapkan cooperative compliance. Awalnya, program ini difokuskan pada wajib pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (LTO). Langkah awal adalah integrasi sistem host-to-host antara DJP dan wajib pajak, yang memungkinkan akses data secara cepat dan lengkap.

Integrasi ini mempercepat pemetaan transaksi serta penemuan potensi penerimaan negara. Hasil dari pilot tersebut akan menjadi acuan dalam memperluas penerapan ke wajib pajak badan non-BUMN. Dengan model ini, DJP bisa menangani risiko sejak dini, bukan hanya setelah masalah muncul.

Manfaat dan Tantangan

Keberhasilan cooperative compliance terlihat dari penurunan biaya kepatuhan dan peningkatan efisiensi. Dalam praktik di berbagai negara, pendekatan kolaboratif ini juga mengurangi konflik hukum serta meningkatkan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Di Indonesia, tantangan utama termasuk kompleksitas sistem dan interpretasi aturan yang beragam.

DJP memberikan contoh konkret penerapan cooperative compliance dengan melakukan piloting pada wajib pajak BUMN di LTO. Penggunaan integrasi data real-time mengubah cara penerimaan pajak dilakukan, sebab informasi kini mengalir secara langsung. Ini membuka jalan bagi strategi fiskal yang lebih proaktif dan adaptif.

Menurut penelitian Goslinga (2021), pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih positif dan efisien antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Dengan demikian, cooperative compliance menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Model ini tidak hanya mengubah cara pengumpulan pajak, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, transparansi, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.