Anggota DPR Dorong Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN

Jakarta – Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR, menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia berharap pemerintah memastikan kebijakan ini mencapai tujuan penurunan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta menjaga efektivitas layanan publik. “Penerapan WFH setiap Jumat harus diawasi konsisten oleh lembaga pemerintah dan daerah, sekaligus dievaluasi secara berkala agar hasilnya bisa terukur,” jelas Khozin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (31/3).

WFH Jadi Momentum Pengendalian Polusi

Kebijakan WFH diterapkan pemerintah sejak 1 April 2026, dengan evaluasi dilakukan setelah dua bulan pelaksanaan. Khozin menyetujui kewenangan pemerintah dalam menentukan hari kerja jarak jauh, namun menyoroti risiko kebijakan ini berubah menjadi liburan panjang. “Jika tidak diatur dengan tepat, hari Jumat sebagai hari WFH bisa mengurangi efektivitas upaya pengendalian polusi udara dan transportasi,” tambahnya.

“Meski kami mengakui kebijakan ini sebagai manifestasi penyelenggaraan pemerintahan, pilihan hari Jumat tidak ideal karena berpotensi mengganggu keberlanjutan penghematan energi,” ujar Khozin.

Kebijakan Dibagi ke Sektor Tertentu

Dalam penerapan kebijakan, beberapa sektor dikecualikan dari WFH. Di antaranya layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti energi, transportasi, dan logistik. Untuk pendidikan, pembelajaran tatap muka tetap berlangsung di jenjang dasar dan menengah, sementara tingkat perguruan tinggi mengikuti kebijakan menteri terkait.

Khozin menyarankan pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan kebijakan ini untuk merancang sistem transportasi umum yang lebih efisien. “WFH bukan sekadar kebijakan birokrasi, tapi peluang untuk mendorong inovasi di bidang transportasi dan lingkungan,” tuturnya.

Diketahui, kebijakan WFH juga diimbaukan kepada sektor swasta. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban lalu lintas dan emisi, sekaligus meningkatkan fleksibilitas kerja. “Evaluasi rutin akan menjadi tolak ukur keberhasilan program ini,” tambah Airlangga dalam konferensi pers yang sama.