DPR: Kepatuhan Meta atas PP Tunas adalah capaian Komdigi lindungi anak

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong perusahaan teknologi Meta untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, merupakan capaian strategis dalam menjaga keamanan anak-anak di ruang digital. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini membuktikan bahwa regulasi nasional memiliki daya paksa nyata terhadap perusahaan teknologi global, serta menegaskan komitmen negara dalam melindungi generasi muda dari risiko konten dan interaksi yang tidak sesuai.

“Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa hambatan teknis tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi nasional,” kata Dave di Jakarta, Kamis.

Dengan pengguna aktif lebih dari 100 juta di Indonesia, dia menilai langkah Meta selaku pemilik Facebook, Threads, dan Instagram, untuk melakukan deaktivasi akun di bawah usia 16 tahun secara bertahap, adalah tindakan konkret yang patut diapresiasi. Namun, menurut dia, kepatuhan satu platform saja masih kurang memadai.

Untuk itu, Komdigi perlu terus mendorong agar aturan ini ditaati secara konsisten oleh seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk TikTok, Roblox, YouTube, dan Bigo Live. “Dengan begitu, perlindungan anak di ruang digital dapat terjamin secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada komitmen satu perusahaan,” tambahnya.

Peran Negara dalam Memastikan Efektivitas Regulasi

Dalam hal ini, Dave menilai momentum ini harus dijadikan dasar untuk memperkuat pengelolaan ruang digital secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa negara memiliki peran sentral dalam memastikan regulasi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang berkelanjutan serta konsistensi dalam menegakkan aturan, dia yakin ruang digital Indonesia bisa menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan berpihak pada kepentingan anak-anak.

Dave Laksono berharap kepatuhan Meta menjadi contoh yang baik bagi ekosistem digital Indonesia. Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mendorong seluruh platform global untuk menghormati aturan nasional. “Dengan konsistensi penegakan regulasi, ruang digital Indonesia dapat berkembang sebagai lingkungan yang aman, produktif, dan berpihak pada kepentingan generasi penerus bangsa,” ujarnya.