Misbakhun Kritik JK Soal BBM: Data Tak Akurat, Jangan Panaskan Situasi

Jakarta, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan masukan kepada Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI, agar lebih bijak dalam menyampaikan analisis terkait situasi ekonomi dan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya menggunakan data yang up-to-date untuk menghindari konflik di masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM yang dianggap memicu ketidakstabilan.

Analisis BBM dan Risiko APBN

Perang di Timur Tengah mengakibatkan kenaikan harga minyak global, yang berdampak pada kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Pemerintah memutuskan menahan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas perekonomian nasional. Namun, JK mengusulkan kenaikan harga BBM sebagai upaya menghindari defisit anggaran yang meningkat.

“Data tentang subsidi BBM yang disampaikan Jusuf Kalla terkesan tidak terkini. Bisa jadi karena beliau tidak lagi memiliki akses penuh terhadap informasi terbaru mengenai kondisi fiskal dan APBN. Maka, tidak tepat jika situasi kenaikan harga minyak di pasar dunia digunakan untuk memanaskan situasi sosial di Indonesia dengan isu kenaikan harga BBM,” jelas Misbakhun dalam pernyataan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut pemerintah, kenaikan harga minyak dunia hingga US$100 per barel akan memerlukan tambahan subsidi sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan mempertimbangkan peningkatan pendapatan dari komoditas pertambangan dan perkebunan, defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB. Presiden Prabowo menekankan kebijakan menahan harga BBM bersubsidi sebagai langkah hati-hati untuk melindungi daya beli rakyat dari inflasi.

Hingga Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Perpajakan berkontribusi Rp462,7 triliun (14,3%), dengan pajak utama sebesar Rp394,8 triliun (20,7%). Bea cukai mencatat Rp67,9 triliun, turun 12,6%, sementara PNBP terkumpul Rp112,1 triliun (3% penurunan) dan hibah sebesar Rp100 miliar (2,8%).

Ketenangan dan Persatuan Nasional

Misbakhun menekankan pentingnya tokoh bangsa, termasuk JK, berperan dalam membangun narasi yang mengutamakan persatuan. Ia mengkritik pandangan JK yang menyesatkan masyarakat dengan prediksi kerusuhan akibat kenaikan BBM. “Situasi geopolitik global yang kian tidak menentu, seperti perang Iran melawan AS dan Israel, memerlukan kekompakan para tokoh bangsa dalam mendukung kebijakan pemerintah. Rakyat harus tetap tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Dengan persediaan pangan Bulog mencapai rekor sebesar 4,4 juta ton, serta pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Misbakhun menilai kenaikan harga BBM tidak seharusnya dianggap sebagai solusi mutlak. Ia berharap JK mampu menjadi penyejuk situasi, bukan pemicu perpecahan.