Zakat & Wakaf sebagai Bantalan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kondisi Ekonomi Global yang Memengaruhi Indonesia

Tekanan ekonomi global kini tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi sudah nyata terasa dalam berbagai bentuk seperti pelemahan nilai tukar mata uang, perubahan harga energi, serta ketidakpastian geopolitik yang bertahan lama. Untuk Indonesia, situasi ini menjadi tantangan serius, terutama ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadirkan berbagai program utama yang membutuhkan anggaran besar. Narasi yang dibangun menegaskan bahwa negara harus lebih aktif dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

Potensi Zakat dan Wakaf yang Tidak Dimanfaatkan Optimal

Banyak orang menganggap bantalan ekonomi Indonesia hanya terletak pada APBN. Ketika krisis muncul, negara sering menaikkan belanja sosial atau memberikan stimulus fiskal. Namun, pendekatan ini memiliki batasan. Defisit harus dikendalikan, utang tidak boleh terus meningkat, dan kepercayaan pasar tetap harus dipertahankan. Ironisnya, sumber daya besar yang sebenarnya bisa menjadi alternatif bantalan ekonomi—yaitu zakat dan wakaf—masih dibiarkan tidak terintegrasi secara optimal dalam sistem ekonomi nasional.

Indonesia tidak kekurangan dana sosial. Penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp250 triliun hingga Rp320 triliun per tahun. Wakaf uang diperkirakan bisa menyumbang Rp180 triliun setiap tahunnya. Jika digabungkan dengan infak dan sedekah, total dana sosial yang bisa dikelola masyarakat mungkin melebihi Rp400 triliun, jumlah yang hampir sama dengan anggaran perlindungan sosial di APBN.

Sayangnya, realisasi zakat nasional saat ini hanya berkisar Rp40 triliun hingga Rp45 triliun per tahun. Wakaf uang bahkan belum mencapai 1% dari potensinya. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% potensi zakat dan hampir seluruh wakaf belum tergarap. Kondisi ini bukan sekadar kesenjangan biasa, melainkan menunjukkan kegagalan sistemik dalam penggunaan sumber daya ekonomi masyarakat.

Pendekatan Zakat yang Terbatas

Dalam konteks kebijakan publik, zakat memiliki peran strategis sebagai penopang daya beli kelompok bawah, jaring pengaman sosial informal, serta stimulus ekonomi berbasis komunitas. Berbeda dengan stimulus fiskal yang membutuhkan waktu lama, zakat bekerja secara langsung. Dana yang terkumpul segera disalurkan kepada penerima manfaat, yang cenderung memiliki kecenderungan konsumsi tinggi. Dengan demikian, setiap rupiah zakat hampir pasti kembali ke siklus ekonomi.

Namun, efektivitas zakat masih terbatas karena sebagian besar dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif jangka pendek. Zakat sering dianggap sebagai alat bantuan langsung, bukan sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Model ini penting dalam situasi darurat, tetapi jika diterapkan terus-menerus, zakat hanya akan berfungsi sebagai “pemadam kebakaran”, meredakan gejala tanpa mengatasi akar masalah.

Kendala Utama Zakat dalam Sistem Ekonomi

Pendekatan zakat saat ini menghadapi tiga kelemahan serius. Pertama, zakat tidak menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima. Mereka tetap bergantung pada bantuan, tanpa peningkatan kapasitas produktif. Kedua, zakat tidak menghasilkan dampak jangka panjang. Setelah bantuan habis, masalah ekonomi kembali muncul. Ketiga, zakat tidak terhubung dengan sistem ekonomi yang lebih luas. Aktivitas zakat berjalan mandiri, tanpa integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam kondisi tekanan ekonomi, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi sumber daya pendukung yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, keduanya masih dipandang sebagai urusan moral dan keagamaan, bukan sebagai alat strategis dalam pengelolaan ekonomi. Ini menyebabkan penyaluran dana yang tidak maksimal dan penekanan pada solusi sementara, padahal dana sosial masyarakat bisa menjadi pilar utama dalam menjaga kesejahteraan di tengah ketidakpastian global.